Anggap Mendag Gagal Atasi Persoalan Minyak Goreng, DPR: Seharusnya Presiden Reshuffle

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 5 April 2022 22:15 WIB
Jakarta, MI - Naiknya bahan pangan minyak goreng di awal Ramadhan tahun 2022 ini tidak terlepas dari lemahnya sikap pemerintah terhadap para pengusaha. Padahal pemerintah mempunyai kewenangan tetapi tidak digunakan untuk menekan para pengusaha dalam memainkan harga. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Slamet menyoroti gagalnya Menteri Perdagangan (Mendag) M Luthfi dalam mengatasi persoalan-persoalan bahan pokok salah satunya minyak goreng. Menurutnya, tidak adanya tindakan pemberian sanksi kepada Kementerian Perdagangan yang sangat kasat mata telah gagal menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam mengantisipasi gejolak harga dan kecukupan pasokan pangan semakin menunjukkan lemahnya manajerial Presiden ditengah situasi yang tidak begitu kondusif. "Seharusnya Presiden sudah me-resuffle Menteri Perdagangan yang sudah gagal mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok," tegas Slamet, Selasa (5/4). Tak hanya itu, Ia juga turut menyoroti tentang adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak goreng yang dinilainya sebagai kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengelola pangan. "Stok menurut kementerian teknis cukup tetapi kenapa harganya naik. Kedua, rakusnya para pengusaha kita yang tidak mau berempati kepada kesusahan rakyat namun mereka hanya memikirkan keuntungan ekonominya saja. "Sehingga keduanya ini sangat klop yakni lemahnya pemerintah dan rakusnya para pengusaha sehingga membuat harganya menaik," jelasnya. BLT Minyak goreng itu, kata Slamet, merupakan kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah mengelola pangan. Berkaca pada semrawutnya pembagian bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19, menurut Slamet, pengucuran BLT minyak goreng ini juga rentan salah sasaran dan bisa menjadi alat politik sesaat. "Pemerintah harus memastikan calon penerima BLT ini dapat tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan BLT-BLT yang lain, misalnya gas dan BBM yang disaat yang hampir bersamaan mengalami lonjakan yang tidak sedikit," tutupnya. Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat yang terdampak pada kenaikan harga kelapa sawit internasional. Sebanyak 20,5 juta keluarga di Indonesia akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT minyak goreng. Dana yang didapat sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya selama 3 bulan atau jika ditotal sebesar Rp 300.000. (La Aswan)

Topik:

mendag Komisi IV DPR

Berita Sebelumnya

Soroti Hukuman Mati Herry Wirawan, Cak Imin: Kekerasan Seksual di Pesantren Tak Boleh Terjadi Lagi

Berita Selanjutnya

Diusulkan Dibubarkan, Adib Khumaidi: IDI Ada Karena Masyarakat

Berita Terkait

Nasional
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Radiasi Udang Cikande Ancam Ekspor ke AS, Riyono Minta KKP Bergerak Cepat

10 Oktober 2025 14:24 WIB

Ekonomi
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan (Dok.MI)

Beras Oplosan Gunakan Karung SPHP, DPR Minta Mafia Beras Ditindak Tegas

28 Juli 2025 14:16 WIB

Nasional
Anggota Komisi IV DPR Slamet (Dok. MI)

DPR Minta Digitalisasi Distribusi Beras SPHP untuk Cegah Kecurangan

4 Juli 2025 14:35 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Sonny T Danaparamita

Wamentan Jadi Komisaris PT Pupuk Indonesia, DPR: Gimana Mau Waujudkan Swasembada Pangan?

19 Juni 2025 01:53 WIB

Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita (foto: gesuri.id)

Sonny T: Pernyataan Hasan Nasbi Menyesatkan Soal Rangkap Jabatan Wamen Sebagai Komisaris BUMN

18 Juni 2025 22:52 WIB

Ekonomi
Minyakita (Foto: Ist)

Jangan Keliru! Minyakita Bukan Produk Subsidi, Ini Penjelasannya

13 Maret 2025 18:38 WIB