Heran dengan Melonjaknya Harga Minyak Goreng, Masinton: Di mana Peran Negara?

Jakarta, MI - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengaku heran dengan kelangkaan hingga melonjaknya harga minyak goreng yang berkepanjangan. Ia juga menilai hal tersebut sangat tak masuk akal karena pada dasarnya Indonesia adalah negara penghasil sawit terbesar di dunia. “Gak masuk akalnya, kan mudah aja yak kita negara penghasil sawit terbesar di dunia kemudian migor bisa sampe langka dan harganya mahal,” tegas Masinton sapaanya dalam sebuah diskusi, ditulis Rabu,(27/4). Masinton pun mempertanyakan peran negara dalam mengatasi persoalan tersebut. Sebab, kelangkaan dan melonjaknya harga migor sendiri terjadi sudah berbulan- bulan lamanya. “Pertanyaannya dimana negara? Ini berbulan-bulan terjadi, kalau cuma satu haru atau dua mingu yes oke ada kendala teknis mungkin. Tapi ini peristiwa berbulan-bulan,” papar Masinton. Masinton bertanya-tanya, peran aparat penegak hukum di tanah air guna mengatasi permasalahan itu, Masinton menegaskan negara jangan sampai tidak berdaya saat berhadapan dengan mafia dan kartel migor. “Kemudian kemana para penyelenggara negara? Aparatur penegak hukum kita? Ini menampakkan bagaimana seperti negara tidak berdaya. Negara yang memiliki instrumen besar tidak memiliki kuasa ketika berhadapan dengan mafia dan kartel migor,” jelas Masinton. Oleh sebab itu, Masinton menegaskan, Kejaksaan Agung (Kejagung) diharapkan mengungkap modus hingga motif kasus dugaan korupsi ekspor bahan baku minyak goreng hingga menyebabkan kelangkaan. Langkah ini juga perlu diikuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikabarkan oleh Politikus PDIP tersebut tengah tengah menggarap dugaan skandal biodiesel yang perputaran uangnya hingga puluhan triliun. “Saya berharap Kejagung bisa menelusuri bukan hanya pelaku individu-individu maupun korporasinya tapi kemudian mampu mengungkap modusnya dan juga motif. Begitupun nanti dengan KPK,” jelas dia. Permintaan Masinton sendiri didasari lantaran anggaran untuk minyak goreng atau migor yang disediakan pemerintah sangat besar. Meskipun, Masinton tidak merinci seberapa besar anggaran tersebut. “Ini anggaran yang luar biasa besar. Kemudian, korbannya masyarakat kecil, ibu- ibu sampai ngantre berjam-berjam setengah hari gitu,” papar Masinton. Masinton pun memastikan, enggan mencampuri opini melalui informasi melalui informasi dengan fakta-fakta hukum. Atas dasar itu, Masinton mendesak, Kejagung mengungkap motif kasus yang diduga menjadi biang penyebab kelangkaan migor. “Karena penegak hukum lah yang mempunyai instrumen untuk mau investigasi, baik itu penyelidikan penyidikan bisa melakukan follow the money, menyita dan menelusuri transmisi elektronik pembicaraan email apa segala macam,” tandas Masinton. (La Aswan)