Sikapi Putusan MK Soal UU Pilkada, DPR Sarankan Pemerintah Buat Aturan Teknis

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 5 Mei 2022 20:25 WIB
Jakarta, MI - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyarankan agar pemerintah perlu membuat peraturan teknis menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 201 ayat 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) terkait pengangkatan penjabat kepala daerah. "Langkah itu agar nantinya penjabat (Pj) kepala daerah bekerja sesuai ketentuan undang-undang yaitu bersikap netral, objektif dan tidak menjadi mesin kepentingan politik pihak tertentu," kata Baidowi dalam keterangannya, Kamis (5/5) Pasal 201 ayat 10 UU Pilkada menyebutkan, "untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 201 ayat 11 UU Pilkada disebutkan, "untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali Kota, diangkat penjabat Bupati/Wali Kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Baidowi menjelaskan, Pasal 201 ayat 10 dan 11 UU Pilkada secara tegas mengatur mengenai pengisian penjabat kepala daerah, dan diperkuat Putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 dan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 yang menegaskan bahwa ketentuan pasal 201 konstitusional. "Karena ada 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022, maka sebagaimana ketentuan perundang-undangan pemerintah harus menunjuk penjabat kepala daerah di 101 daerah tersebut," ujarnya. Dia mengatakan, dalam pertimbangan hukumnya, MK juga memberikan semacam petunjuk terkait mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah. Mekanisme tersebut menurut dia antara lain, pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah dan dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. "Melalui langkah itu diharapkan akan menghasilkan para Penjabat Daerah yang berkualitas dalam memimpin daerahnya masing-masing untuk waktu sementara sampai adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif berdasarkan hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024," tuturnya. Menurut dia, MK juga melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah, kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). (La Aswan)

Topik:

Pilkada

Berita Sebelumnya

Anggap Baik untuk Indonesia, DPW NasDem Aceh Rekomendasikan Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Berita Selanjutnya

Sampaikan Sejumlah Tuntutan, Buruh Berencana Gelar Aksi di DPR 14 Mei

Berita Terkait

Politik
Senator asal Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara (Foto. Rizal Siregar)

Dedi Iskandar Batubara Soroti Melemahnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah

10 September 2025 16:14 WIB

Politik
Senator asal Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara (Foto. Rizal Siregar)

Dedi Iskandar Batubara Soroti Melemahnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah

10 September 2025 16:14 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Ari Yunus Hendrawan (Foto: Ist)

Diduga Abaikan Asas Praduga Tak Bersalah, Vonis Kasus Politik Uang di Barito Utara jadi Sorotan Publik

13 Mei 2025 21:48 WIB

Nasional
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Dok: MI)

MK Batalkan Hasil Pilkada Serang, Gus Imin Ingatkan Pejabat Publik Tak Cawe-cawe

26 Februari 2025 10:43 WIB

Politik
Hakim Konstitusi, Arief Hidayat (kanan) (Foto: Istimewa)

Soroti Frasa Penggelembungan Suara Pilkada, Hakim MK: Kondom Juga Bisa!

15 Januari 2025 20:06 WIB

Politik
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (tengah). [Foto: Ist]

Respons KPU soal Prabowo Ingin Cakada Dipilih DPRD

13 Desember 2024 17:20 WIB