Tanggapi Dana Haji untuk IKN, Kemenag Sebut Itu Fitnah

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Mei 2022 21:08 WIB
Jakarta, MI - Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia membantah kabar bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas minta masyarakat mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara. “Itu fitnah dan menyesatkan. Narasi Menag minta dana haji untuk IKN itu hoaks,” tegas Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin di Jakarta, Senin (9/5) Menurut Fauzin, Menag tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebab, hal itu bukan kewenangan Menag. “Sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji,” jelas Fauzin. Fauzin menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang terbit pada akhir masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengamanatkan dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk itu, lanjut Fauzin, dibentuklah BPKH dan secara bertahap kewenangan pengelolaan dana haji diserahkan ke BPKH sesuai amanat UU 34/2014. Kemudian, pada 13 Februari 2018, lebih lanjut Fauzin, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH. “Per-bulan Februari 2018, dana haji yang saat itu berjumlah Rp 103 triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,” terang Fauzin. Kemenag, sambung Fauzin, sekarang sudah tidak mempunyai Tupoksi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. Dia yakin masyarakat sudah makin cerdas, sudah bisa mengetahui info atau berita semacam ini tidak benar dan fitnah. “Bagi pihak-pihak yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah ini kami akan pertimbangkan mengambil langkah hukum,” pungkas Fauzin. (La Aswan)

Topik:

Dana haji

Berita Sebelumnya

Podcast Deddy Corbuzier Undang Pasangan Gay, MUI: Tak Patut Disiarkan

Berita Selanjutnya

DPR Pertanyakan Langkah Pemerintah Pungut Pajak Khusus IKN

Berita Terkait

Hukum
Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (Foto: Dok MI/Aswan)

Dana Haji Dikemanakan BPKH, Harus Segera Diaudit

20 Maret 2025 14:43 WIB