DPR Pertanyakan Langkah Pemerintah Pungut Pajak Khusus IKN

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Mei 2022 23:52 WIB
Jakarta, MI - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (FPD-DPR) mempertanyakan langkah pemerintah yang akan memungut pajak khusus dalam Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengaku heran dengan model rujukan pungutan pajak khusus di IKN Nusantara tersebut. “Apakah ada model rujukan entah kemudian diubah atau diambil sama, dan asumsi yang menyertai jika berubah apa? Jika sama persis samakah IKN dengan yang menjadi rujukan?,” kata Politikus Demokrat itu, Senin, (9/5). Didi pun mempertanyakan, langkah pungutan pajak yang disebut sebagai ikhtiar khusus. Didi bertanya, apakah pungutan pajak tersebut termasuk untuk di luar daerah IKN. “Jika ini merupakan ikhtiar khusus, cakupan pajak terkait gas atau pertambangan, misalnya, karena ada dan atau di IKN apakah, bermakna bisa mengenakan pajak untuk pertambangan di luar wilayah IKN?" ungkap Didi. “Bagaimana dampaknya terhadap pajak sebelumnya di mana pajak pada dasarnya redistribusinya tak hanya untuk suatu daerah, tapi bagi daerah mana pun, sesuai kebutuhan,” tambah Didi. Didi pun mengingatkan, untuk pajak atas energi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tidak di insentif terhadap upaya inovasi atau replikasi. Hal ini, kata dia, terkhusus untuk teknologi pembangkit listrik yang akrab lingkungan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGS). “Di mana Indonesia telah meratifikasinya,” tegas Didi. Didi menegaskan, sebaiknya pajak diterapkan dan dilakukan saat inovasi atau replikasi telah diperdagangkan dan mulai meraup laba. “Jika hendak dipajaki adalah pada saat inovasi dan atau “replikasi” tersebut telah jika diperdagangkan sudah mulai meraih laba, sementara pajak cukup saat terjadinya transaksi pembelian oleh pemakai atau pembeli akhir, sebagai insentif digunakannya energi akrab lingkungan, seperti energi matahari,” ungkap Didi. Didi menambahkan, langkah ini diperlukan agar tidak membebani PLN yang sejauh ini tak mudah memenuhi kebutuhan listrik secara merata di seluruh kawasan Indonesia. “Kalau bukan pembeli akhir, dalam arti energi listrik yang dihasilkan untuk diperdagangkan lagi (Bukan si inovator), barulah tepat pajak,” tandas Didi. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan berbagai opsi untuk pendanaan pembangunan IKN, salah satunya melalui pungutan pajak khusus IKN yang akan ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara, setelah mendapat persetujuan DPR. Terkait skema pendanaan IKN Nusantara, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2022, tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. “Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan Pajak Khusus IKN dan/ atau Pungutan Khusus IKN di Ibu Kota Nusantara,” demikian bunyi pasal 42 beleid tersebut. Nantinya, pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan berlaku secara mutatis mutandis sebagai Pajak Khusus IKN dan Pungutan Khusus IKN di Ibu Kota Nusantara. Adapun dalam pasal 43 tercantum jenis Pajak Khusus IKN yang dapat dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Alat Berat; d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; e. Pajak Air Permukaan; f. Pajak Rokok; g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; i. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan. j. Pajak Reklame; k. Pajak Air Tanah; l. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan m. Pajak Sarang Burung Walet. (La Aswan)

Topik:

IKN

Berita Sebelumnya

Tanggapi Dana Haji untuk IKN, Kemenag Sebut Itu Fitnah

Berita Selanjutnya

Pemilu Dua Tahun Lagi, Jokowi Minta Pembantunya Fokus Pada Tugas Masing Masing

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB