KontraS Kecam Sikap Represif Aparat Terhadap Demonstran Tolak DOB Papua

wisnu
wisnu
Diperbarui 12 Mei 2022 13:09 WIB
Jakarta, MI - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam seluruh dugaan bentuk represif aparat terhadap demonstran yang menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada Selasa (10/5). Berdasarkan pemantauan dan informasi yang diterima KontraS, terdapat beberapa tindakan seperti pembubaran paksa, pemukulan, pengejaran, penembakan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi penolakan DOB Papua di sejumlah wilayah Indonesia timur tersebut. Wakil Koordinator Rivanlee Anandar mengatakan, sejumlah kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut terjadi di berbagai daerah seperti Abepura dan Heram. "Kekerasan yang terjadi di lapangan lagi-lagi mempertontonkan bahwa negara tak andal dalam menanggapi kritik publik, utamanya berkaitan dengan isu Papua," ujar Rivanlee kepada wartawan seperti dikutip, Kamis (12/5). Peristiwa kekerasan ini, kata Rivanlee, juga semakin mempertegas bahwa negara masih sangat diskriminatif dan kerap mengedepankan pendekatan keamanan dalam menanggapi aspirasi masyarakat Papua. Hal tersebut terbukti dari hampir seluruh tuntutan masyarakat Papua selalu direspons atau berakhir dengan kekerasan. Pola-pola serupa terjadi pula pada aksi penolakan pemekaran, otonomi khusus, dan tindakan rasial. Selain itu, Rivanlee menilai tindakan aparat di lapangan dapat dikategorikan sistematis. Pihaknya berpendapat kemudian, karena dalam tindakan kepolisian itu didasari perintah Polda Papua lewat Surat Telegram. Hal ini jelas merupakan bentuk pengerahan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force). "Dalam surat telegram tersebut, disebutkan bahwa beberapa daerah seperti Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Deiyai naik menjadi siaga I. Hal ini membuktikan bahwa Kepolisian menempatkan demonstrasi sebagai ancaman yang serius," ujar Rivanlee. Ia juga menyebut instruksi tersebut terbukti secara nyata berimplikasi pada tindakan kepolisian di lapangan. Sebanyak 10 orang mengalami luka-luka akibat pukulan, terkena gas air mata dari pihak kepolisian akibat langkah yang diambil kepolisian. Penangkapan Aktivis [caption id="attachment_432190" align="aligncenter" width="300"] Aksi demonstrasi KontraS di Papua buntut penangkapan para aktivis. (Foto: Dok/MI)[/caption] Tak hanya itu, penangkapan beberapa aktivis secara sewenang-wenang juga dilakukan Polresta Jayapura, salah satu lokasi berada di dalam kantor KontraS Papua. Pihaknya mencatat setidaknya terdapat tujuh aktivis yang ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. Mereka ialah Jefry Wenda, Ones Suhuniap, Omikzon balingga, Max Mangga, Esther Haluk (Staf KontraS Papua), Iman Kogoya, dan Abbi Douw. Penangkapan tersebut telah dibenarkan pihak kepolisian setempat. Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal menjelaskan salah satu yang ditangkap adalah Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda. Polisi menduga mereka melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Tim gabungan Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota siang tadi (12.35 WIT) mengamankan JW yang merupakan Juru Bicara PRP di Sekretariat Kantor KontraS Papua Perumnas IV Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura," kata Kamal kepada wartawan, Selasa (10/5). KontraS pun mendesak Presiden dan DPR RI untuk membatalkan pembahasan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Selain itu, UU Otsus sebagai landasan DOB juga harus ditunda keberlakuannya hingga proses uji materi di Mahkamah Konstitusi selesai. Kemudian, mendesak Polri untuk segera menarik pasukan di Papua dan menjatuhi sanksi tegas baik disiplin, kode etik, hingga pidana terhadap anggota yang terbukti melakukan kekerasan terhadap massa aksi. Serta membebaskan tanpa syarat sejumlah aktivis Papua yang ditangkap secara sewenang-wenang; Terakhir, mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanganan aksi penolakan DOB di Papua. Sebagai informasi, pemerintah dan DPR RI telah sepakat melakukan pemekaran tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Rencana penambahan provinsi tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang telah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pleno pada 6 April lalu.   (La Aswan)

Topik:

Kontras aktivis ditangkap

Berita Sebelumnya

Soroti Pertemuan Jokowi dengan Para CEO Amerika, Guru Besar UI: Kurang Sibuk?

Berita Selanjutnya

Soroti Konten Deddy Corbuzier soal LGBT, Sukamta Ingatkan Hal Ini

Berita Terkait

Ragam
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Greenpeace Indonesia, KontraS, Save Sangihe Ikekendage dan Diaspora Sangihe yang tergabung dalam Koalisi Save Sangihe Island melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (8/10/2025).

Rusak Sangihe Dirundung Tambang

8 Oktober 2025 22:56 WIB

Nasional
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi (Foto: Istimewa)

Polisi Masih Cari 2 Orang yang Dilaporkan Hilang Pasca Demo Agustus

27 September 2025 13:43 WIB

Nasional
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok MI)

Kata Dasco Soal Teror di Kantor Kontras Usai Geruduk Rapat Komisi I DPR di Hotel Fairmont Jakarta

17 Maret 2025 14:00 WIB