Kemendagri Pastikan Seluruh Pj Kepala Daerah Tak Bermain Politik Praktis

Jakarta, MI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan jika seluruh penjabat kepala daerah yang dilantik tak akan bermain politik praktis dan selalu menjaga netralitas hingga Pilkada Serentak 2024. “Yang diangkat menjadi penjabat kepala daerah ini adalah ASN, sangat diatur dalam didukung oleh Undang-Undang ASN. ASN kalau sudah agak condong kiri atau kanan dia harus lepas dari statusnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, Jumat,(13/5). Benny memastikan, seluruh ASN yang akan dilantik dan sudah dilantik tak akan terpengaruh dengan rayuan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis. “Tidak ada tendensi-tendensi untuk seperti itu (politik praktis),” ujarnya. Kemendagri, kata Benny, akan selalu mengawal kinerja para penjabat kepala daerah yang sudah diseleksi tersebut. Sebab, mereka merupakan para ASN yang dinilai mumpuni untuk memimpin daerah tersebut. “Kami bersama-sama melihatnya ke depan. Saya kira Kemendagri cukup terbuka terkait isu tersebut,” imbuhnya. Sebelumnya,Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melantik lima penjabat (Pj) kepala daerah menjadi gubernur. Pelantikan itu berlangsung di di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (12/5). Adapun mereka yang dilantik di yakni, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Sekda Banten, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten; Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat. Kemudian Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri, Komjen Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo. (La Aswan)