MDI Diminta Tak Manfaatkan Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

wisnu
wisnu
Diperbarui 6 Juni 2022 20:45 WIB
Jakarta, MI - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta organisasi kemasyarakatan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) tidak lagi memanfaatkan politik identitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. "Menggunakan politik identitas sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat merupakan sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia," kata Airlangga seperti yang dikutip, Senin (6/6). Pasalnya, lanjut dia, politik identitas telah merusak tatanan hidup berbangsa dan memecah belah persatuan umat. Sehingga, Majelis Dakwah Islamiyah memiliki tugas untuk menyatukan umat dan menghentikan politik identitas pada tahun politik 2024 ini. Dia juga mengingatkan para pengurus MPP MDI yang baru dilantik itu agar turut membantu mencari solusi untuk penyelesaian masalah elektoral serta mampu menyalurkan aspirasi umat Islam. Menurutnya, Partai Golkar bersama beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus berusaha menyelesaikan masalah populisme dan politik identitas. "Sementara MDI bergerak pada persoalan dakwah yang menyatukan umat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu. Di hadapan 1.000 anggota Majelis Dakwah Islamiyah dan para santri, Airlangga meminta Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah K.H. Choirul Anam, Sekretaris Jenderal MDI Gunawan Hidayat, serta seluruh jajarannya harus terus mengembangkan Islam washatiyah. "Menjadi Islam yang moderat agar tercipta persatuan bangsa, tidak terpecah belah," tegasnya. Dia juga menegaskan pentingnya kebangkitan ekonomi dari pondok pesantren, yang salah satunya digagas Kementerian Perindustrian melalui program Santripreneur​​​​​​​,​​​​​​​ untuk menciptakan santri yang mandiri dan menjadikan pesantren mampu mengembangkan produk usaha untuk ekspor. "Contohnya, bisa punya pabrik sandal. Jadi, sandal santri tidak sering hilang, bahkan bisa mengekspor sandal," tambahnya. Sementara, Choirul Anam mengatakan sejak dibentuk pada 24 Mei 1978, keberadaan MDI terus mendukung dan membantu Pemerintah dalam pembangunan. "MDI mengambil peran dakwah pembangunan dengan bahasa agama," katanya. Lewat visinya untuk memajukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, lanjutnya, Majelis Dakwah Islamiyahakan membawa Islam rahmatan lil alamin melalui dakwah yang menyatukan dan tidak memecah belah umat. Majelis Dakwah Islamiyah juga akan berdiri di belakang Koalisi Indonesia Bersatu, katanya. "Kami ingin terus menumbuhkan semangat toleransi dan semangat kebangsaan, setinggi apa pun dinamika politik yang terjadi," ujarnya. Choirul Anam mengajak seluruh kader Majelis Dakwah Islamiyahuntuk menghindari politik identitas, yang terbukti dapat menciptakan jurang perpecahan antaranak bangsa, bahkan umat Islam sendiri.  

Topik:

politik identitas mdi

Berita Sebelumnya

SBY dan AHY Berkunjung ke Surya Paloh, Ada Apa?

Berita Selanjutnya

Rencana Harga Tiket Candi Borobudur Ingin Dinaikan, DPR Bilang Begini

Berita Terkait

Monitor Hukum
PT Telkom Indonesia (TLKM) (Foto: Dok MI/Ist)

Seabrek Masalah di Telkom dan Anak Usahanya 2020-2022 dalam Sorotan BPK

20 Juni 2025 19:39 WIB

Hukum
Logo MDI Ventures, perusahaan modal ventura yang ada di bawah naungan BUMN PT Telkom (Foto: Dok MI/Istimewa)

BPK Sebut Pengelolaan Investasi MDI Tak Sesuai Ketentuan

18 Juni 2025 08:03 WIB