Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Mulai Mencuat, Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 7 Juni 2022 14:16 WIB
Jakarta, MI - Isu reshuffle kabinet menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menguat lagi, kini dikabarkan dilaksanakan 15 Juni. Partai Golkar menyerahkan sepenuh reshuffle kabinet di tangan Jokowi. "Reshuffle kabinet itu hak prerogatif kewenangannya Pak Presiden," kata Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6). Partai Golkar, kata Doli, tak ambil pusing kapan dan siapa menteri yang bakal di-reshuffle Jokowi. Golkar menegaskan kewenangan reshuffle di tangan Jokowi. "Mau kapan ada reshuffle, atau apakah tidak ada reshuffle, kemudian siapa dan apa, itu kewenangan Pak Jokowi sebagai Presiden," ujar Doli. "Semuanya kewenangan Presiden kalau soal reshuffle kabinet," imbuhnya. Sebelumnya, Mensesneg Pratikno bicara soal isu perombakan kabinet atau reshuffle. Pratikno mengatakan dirinya akan memberikan bocoran jika sudah ada jadwal pasti. Lantas apakah benar reshuffle akan dilakukan? Hal itu kemudian ditanyakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di perhelatan mobil balap Formula E, di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6). Namun Jokowi enggan menjawab, dia hanya ingin merespons pertanyaan seputar balapan. "(tanya) Balapan sampai reshuffle. Balapan aja lah," kata Jokowi menjawab pertanyaan media. Jokowi tetap enggan menjawab ketika pertanyaannya ditegaskan lagi apakah reshuffle benar akan dilakukan. "Balapan baru selesai," jawab Jokowi. Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6), Pratikno menjawab kabar reshuffle digelar 15 Juni 2022. Pratikno tidak membantah, dia mengatakan jika ada jadwal bakal dibocorkan sedikit demi sedikit. "Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," kata Pratikno. [Ode]

Topik:

isu reshuffle

Berita Sebelumnya

Betulkah M Taufik Gerindra Dipecat Gegara Anies Baswedan?

Berita Selanjutnya

Jokowi Resmi Lantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP