Partai Garuda Minta Data Pendapatan Peserta BPJS Kesehatan Segera Diperbaiki

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 12 Juni 2022 18:10 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta agar data pendapatan/gaji peserta BPJS Kesehatan segera diperbaiki. Meski ia mendukung penghapusan kelas dalam iuran BPJS Kesehatan, tapi perubahan itu harus juga diikutin dengan interkoneksi dengan data peserta BPJS Kesehatan. "Perubahan ini sah-sah saja selama bisa terkoneksi dengan data penggajian, bukan diisi sendiri oleh peserta BPJS kesehatan, yang bisa menyebabkan terjadinya manipulasi data, karena tidak semua orang dan semua profesi gajinya terdata. Tidak semua pekerja formal karena masih banyak pekerja informal," kata Teddy, Minggu (12/6). Teddy menilai persoalan pendataan gaji di sektor informal harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya bagi BPJS Kesehatan. Karena dasar dari iuran BPJS Kesehatan adalah pendapatan peserta. "Karena kita bisa lihat bagaimana proses panjang peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Harus bolak-balik mengurus dokumen, fotocopy berlembar-lembar, padahal data pasien dan keluarga sudah ada dalam database. Itu saja yang sudah terdata masih manual, bagaimana dengan yang belum terdata? Ini sudah dipikirkan dan sudah ada jalan keluarnya belum?," tanyanya. Selain itu, yang lebih penting lagi bukan soal keadilan besaran iuran, tapi keadilan peserta dalam mendapatkan pelayanan di Rumah sakit, juga keadilan bagi Rumah Sakit itu sendiri. "Mereka melakukan pelayanan terhadap hak kesehatan masyarakat, tapi Rumah sakit harus juga mendapatkan hak-nya dari BPJS Kesehatan, sehingga bisa melayani dengan baik," pintanya.

Topik:

BPJS Kesehatan