PMK pada Hewan Ternak Kian Marak, DPR Minta Pemerintah Turut Perhatikan Peternak Rumahan

Jakarta, MI - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak saat ini kian marak, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) per Rabu (15/6/2022), terdapat 170.018 hewan ternak yang terserang PMK dengan rincian 18 provinsi yang tersebar di 190 kota dan kabupaten. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan pun meminta Pemerintah untuk turut memberikan perhatian bagi para peternak skala rumahan. “Di desa-desa, banyak masyarakat yang beternak sapi atau kambing di rumahnya. Peternakan skala rumahan ini juga harus mendapat perhatian dari pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran PMK,” kata Daniel kepada wartawan, Jum'at (17/6). Saat ini, pemerintah sedang berupaya memutus mata rantai penyebaran PMK melalui program vaksinasi untuk hewan-hewan yang belum terpapar PMK. Daniel meminta, vaksinasi juga menyasar sapi atau kambing yang diternak warga di rumahnya. “Vaksinasi di peternakan besar memang sangat penting dilakukan. Tapi kita tidak boleh melupakan peternak skala kecil. Karena di desa-desa, sapi atau kambing adalah investasi kehidupan rakyat,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Daniel meminta suku Dinas Pertanian untuk masuk ke desa-desa melakukan pengecekan dan vaksinasi terhadap sapi ternak warga dan segera melakukan pengobatan apabila ditemukan ada sapi yang sakit. Ia juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi serta edukasi hingga tingkat bawah. Penyebaran PMK sudah banyak membuat masyarakat ketakutan. “Kasihan warga kalau sampai sapi-sapi yang menjadi investasi kehidupan mereka mati akibat kurangnya antisipasi dan penanganan. PMK jangan sampai merugikan rakyat kecil,” imbuhnya. Di sisi lain, Daniel berharap adanya percepatan program vaksinasi untuk hewan ternak. Indonesia sendiri masih harus mengimpor vaksin PMK dari negara lain, sementara jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk melawan penyakit ini minimal 80 persen dari populasi terjangkit. “Maka kami mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian agar bekerja sama dengan lembaga penelitian, akademisi hingga pihak swasta untuk mengembangkan vaksin PMK sehingga kita tidak perlu lagi tergantung dengan negara lain,” pungkasnya. Daniel juga mengingatkan Kementan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/instansi terkait lain dalam penanganan PMK. Ia menyebut, penyebaran PMK dapat berdampak terhadap produksi turunan sapi yang pastinya mempengaruhi perekonomian daerah maupun nasional. “Contohnya seperti produksi susu atau daging kemasan. Kita harus pikirkan bagaimana solusi terbaik karena tentunya PMK membuat hasil produksi turunan sapi juga menurun. Harus disiapkan langkah darurat apabila masalah PMK sudah semakin besar,” jelasnya.