Data Penduduk Masih Bermasalah, Anggota DPR Minta KPUD dan Pemda Lebih Bersinergi

elvo
elvo
Diperbarui 14 Juli 2022 11:28 WIB
Jakarta,  MI - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti masih adanya masalah terkait data penduduk menjelang Pemilu 2024, sehingga diharapkan KPU di daerah dan pemerintah daerah harus bisa lebih bersinergi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut dia, Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyetujui PKPU dan disepakati menggunakan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang telah dimutakhirkan. "KPU dan pemda harus lebih aktif lagi "jemput bola" serta sosialisasi yang massif kepada masyarakat agar lebih menyadari arti pentingnya tentang administrasi data penduduk," kata Guspardi di Jakarta, Kamis. Dia menjelaskan, biasanya masalah yang muncul terkait data kependudukan, tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya yaitu bermula dari perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Menurut dia, terdapat sejumlah persoalan data kependudukan, seperti penerbitan KTP-E di saat ketersediaan blanko yang terbatas. "Jika terdapat kekurangan blanko KTP-E maka pemda diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah pusat. Karena Kemendagri melalui dirjen Dukcapil telah menjamin ketersediaan blangko KTP-E," ujarnya. Guspardi meminta KPU di daerah untuk mengantisipasi dan meminimalisir berbagai persoalan yang akan muncul terkait persiapan Pemilu 2024. Hal itu menurut dia seperti permasalahan mengenai daftar pemilih yaitu data penduduk yang sudah meninggal, pindah alamat, pemilih pemula, status perkawinan, anggota TNI /Polri yang sudah pensiun. Politisi PAN itu menilai harus ada terobosan yang lebih proaktif dari penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dengan melakukan konsolidasi dan bersinergi dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu 2024.

Topik:

Komisi II DPR KPU RI data penduduk

Berita Sebelumnya

KPK Kerja Benar Diserang, KPK Bermasalah Dipuji, Novel Baswedan: Sebenarnya Fahri Hamzah Sedang Membela Siapa?

Berita Selanjutnya

Komisi VIII Dorong Kemenag Perbaiki Kualitas Penyelenggaraan Haji

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. (Foto. Rizal Siregar)

Zulfikar Arse: Hak Atas Rumah Layak Adalah Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Proyek

9 Oktober 2025 14:57 WIB

Nasional
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Aturan Baru! KPU 'Rahasiakan' Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Ada Apa?

15 September 2025 21:51 WIB

Politik
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda

Komisi II DPR Batalkan Seluruh Perjalanan ke LN, Dana Dikembalikan ke Negara

3 September 2025 17:58 WIB

Nusantara
Momen akrab Gubernur Malut Sherly Tjoanda bersama Rifqinizamy Karsayuda saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Sofifi, 28 Juli 2025. (Foto: Dok MI).

DPR Dorong Tanah Adat di Malut Harus Dilindungi Lewat Perda

28 Juli 2025 19:41 WIB

Politik
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, M Toha (foto: fraksipkb.com)

Komisi II: Negara Tak Boleh Serahkan Data Pribadi Ke Negara Lain Dengan Alasan Apapun

27 Juli 2025 13:48 WIB

Politik
Anggota Komisi II DPR RI, M Khozin (foto: Zul Sikumbang?

M Khozin: Putusan MK 135/2024 Bentuk Kerusakan Konstitusional

5 Juli 2025 20:12 WIB