Aksesoris Kementerian ATR/BPN Ala Militer Jauhkan Semangat Melayani Masyarakat, Kok Bisa?
Adelio Pratama
Diperbarui
1 Agustus 2022 14:00 WIB
Jakarta, MI - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai aksesoris Kementerian ATR/BPN yang mirip dengan militer dapat berdampak pada semangat melayani masyarakat.
"Aksesoris malah bisa menjauhkan aparat @atr_bpn dari semangat melayani. Gaya militer yang kuat unsur komandonya malah mesti dijauhi, justru semangat melayani yang perlu dibangun," kata Mardani Ali Sera melalui tweetnya seperti dikutip Monitorindonesia.com, Senin (1/8).
Bukan tak mendukung seragam ala militer itu, akan tetapi, pinta Mardani Ali Sera, seharusnya Kementerian ART/BPN itu lebih fokus pada tugas pokoknya yang salah satunya memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya.
"Fokus saja pada target kinerja, fokus untuk terus memberantas mafia tanah," pinta anggota komisi III DPR RI itu.
Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/BPN, sebelumnya, memamerkan seragam baru PNS Kementerian ATR/BPN di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).
Menurut, Hadi Tjahjanto, bahwa seragam baru ATR/BPN ini diharapkan akan membuat para ASN merasa lebih percaya diri dalam melakukan pekerjaannya.
Penambahan atribut ini seusai dirinya meminta kepala daerah mendorong Kakanwil serta Kakantah ATR/BPN masuk kedalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.
“Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik,” imbuh Hadi Tjahjanto.
[Amin]
Berita Terkait
Politik
Legislator Komisi II: Kualitas Pilkada Sangat Menetukan Kualitas Pemimpin di Indonesia
18 Juli 2024 20:52 WIB
Politik
PKS-PDIP Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta, Mardani: Itu Jadi Kekuatan yang Sangat Dahsyat
16 Juli 2024 16:02 WIB
Politik
Mahfud MD Minta Seluruh Anggota KPU Dipecat, Legislator: Ini Tamparan Keras untuk Komisi II
9 Juli 2024 12:06 WIB
Politik
PKS Klaim Sudah Ada Ketertarikan dari Beberapa Parpol untuk Usung Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta
4 Juli 2024 21:31 WIB
Politik
Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri
4 Juli 2024 13:37 WIB