Pengurus Parpol Seharusnya Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 1 Agustus 2022 13:43 WIB
Jakarta, MI - Salah satu syarat parpol jadi peserta pemilu adalah minimal 30 persen calegnya perempuan. Hal itu dinilai baik mengingat warga negara Indonesia hampir separuh perempuan. "Namun, kenapa nggak juga disyaratkan minimal 5 persen atau 10 persen caleg parpol adalah saudara kita disabilitas," ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Monitorindonesia.com, Senin (1/8). Hal penting juga, sambung Timboel, seharusnya KPU memastikan seluruh pengurus parpol di semua tingkat dan calon legislatifnya harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Mereka adalah pekerja parpol, dan mengacu pada perpres 109/2013 wajib terdaftar minimal di JKK JKm dan mengacu pada Pepres 82/2018 wajjb terdaftar di JKN. "Para caleg sebelum jadi pejabat negara harus patuh pada regulasi yang ada yaitu wajib ikut Jamsos. Gimana kualitas pejabat negara nantinya kalau sebelum jadi pejabat aja nggak patuh pada regulasi hukum positif. Apakah mereka nunggu jadi pejabat dulu sehingga iurannya dibayar Pemerintah?" tandas Timboel.[Lin]

Topik:

BPJS Ketenagakerjaan Kpu BPJS Watch Pengurus Parpol

Berita Sebelumnya

NasDem dan PDIP Komitmen Kawal Pemerintahan Jokowi Hingga Akhir Jabatannya

Berita Selanjutnya

Aksesoris Kementerian ATR/BPN Ala Militer Jauhkan Semangat Melayani Masyarakat, Kok Bisa?

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB