Gerindra Tak Setuju Usulan Demokrat Terkait Penonaktifan Kapolri Buntut Kasus Brigadir J

Rekha Anstarida

Diperbarui 23 Agustus 2022 09:28 WIB

Gerindra Tak Setuju Usulan Demokrat Terkait Penonaktifan Kapolri Buntut Kasus Brigadir J

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa tidak setuju dengan Partai Demokrat yang mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara buntut penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Menurut Desmond belum tentu usulan itu dapat membuat keadaan lebih baik. "Pembenahan kan tidak bicara person. Kita lihatlah, apakah dengan diganti Kapolri semakin baik, kan belum tentu juga," kata Desmond kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/8). Desmond melihat adanya upaya Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperbaiki diri lewat pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. "Saya sih melihat Kapolri hari ini, dengan kebongkarnya ini ada kemauan Pak Sigit memperbaiki diri," ujarnya. Lebih lanjut, ia mengapresiasi Jenderal Sigit dan tak yakin proses penanganan hukum yang dilakukan Polri menjadi jadi lebih baik apabila Kapolri dinonaktifkan. "Ya kalau saya pribadi apa pun ini luar biasa. Kalau saya, jujur aja saya apresiasi. Kalau diganti orang baru, apakah sama seperti yang sudah berjalan hari ini? Kan ada pertanyaan," ujar pimpinan Komisi Hukum DPR itu. Wakil Komisi III DPR Fraksi Gerindra itu menegaskan pihaknya tak setuju dengan usulan Demokrat. Dia pun mempertanyakan balik Benny K Harman yang mengusulkan penonaktifan Kapolri. "Kalau saya sih tidak terlalu setujulah kalau diganti atau bahasa lain selama menuju ke arah perbaikan, kenapa Pak Sigit diganti? Jangan-jangan yang mengusulkan Pak Sigit diganti agar ini tidak terbuka, malah bisa begitu kan," ungkapnya. Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar dinonaktifkan sebagai buntut penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Ferdy Sambo dan meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengambil alih. “Mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” kata Benny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) anatra Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8). Awalnya Benny meminta nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik. “Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca lewat medsos pak dan keterangan resmi dari mabes, kita tanggapi ternyata salah,” jelasnya. “Jadi publik dibohongi oleh polisi maka mestinya kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” sambungnya. #Gerindra #Fraksi Gerindra #Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra

Topik:

Kapolri Listyo Sigit Prabowo Demokrat Gerindra Brigadrir J

Gerindra Tak Setuju Usulan Demokrat Terkait Penonaktifan Kapolri Buntut Kasus Brigadir J

Berita Sebelumnya

Kondisi Polri Tidak Baik-baik Saja, Komisi III DPR Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Kasus Brigadir Yosua

Berita Selanjutnya

Pengamat Soal Pertemuan Puan dan Surya Paloh: Ancang-ancang Koalisi!

Berita Terkait

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

Rahayu Saraswati Dicurigai Mau Masuk ke Kabinet Prabowo Usai Mundur dari DPR

Fraksi Gerindra Minta Maaf, Sepakat Penghentian Tunjangan Anggota DPR

Wajah Pemerintahan Prabowo dan Gerindra Dicoreng Noel

Gerindra Ultimatum Bupati Sudewo: Jangan Kita Tunjukan Sikap Yang Tidak Baik

Demokrat soal Isu "Partai Biru": Kami Sudah Anggap Selesai

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K