Komisi II DPR Nilai KPU Tak Konsisten, Ada Apa Ya?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Agustus 2022 13:38 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak konsisten. Hal itu menyusul usulan dari Ketua KPU, Hasyim Asyari agar pemilihan kepala daerah atau pilkada dipercepat menjadi September 2024. "Enggak konsisten dengan argumentasi yang sebelumnya," kata Saan Mustopa, Sabtu (27/8). Politisi dari Fraksi Nasdem ini, kesepakatan Komisi II DPR dengan KPU soal pilpres digelar Februari 2024 agar tidak berdekatan dengan pelaksanaan pilkada pada November. Awalnya, disepakati pilpres yang direncanakan akan digelar pada Mei 2024, tetapi dinilai terlalu dekat rentang waktunya dengan pilkada pada November. Sehingga disepakati Pilpres pada Februari 2024 mendatang. "Salah satu pertimbangan KPU adalah karena jarak Mei ke November terlalu dekat, sehingga ada potensi tahapan yang bisa tumpang tindih dengan tahapan yang sedang berlangsung di pemilu dengan tahapan di pilkada. Sekarang kan pemilunya kita sudah sepakati Februari. Sehingga kalau ditarik ke September lagi kan nanti sama saja dengan pertimbangan sebelumnya, yakni Mei ke November. Artinya jaraknya kan sama dekatnya," ungkapnya. Untuk itu, ia mengingatkan agar kesepakatan soal pilpres digelar Februari, sementara pilkada pada November agar tak ada tahapan yang tumpang tindih. Hal itu pun menurutnya, secara teknis pelaksanaannya akan ada konsekuensi, karena keduanya digelar pada jarak berdekatan.

Topik:

Kpu Komisi II DPR

Berita Sebelumnya

Kecam Keras Penembakan Nelayan Indonesia Hingga Tewas, Sukamta: Pemerintah Mesti Desak Papua Nugini Lakukan Penyelidikan

Berita Selanjutnya

PAN Kantongi Nama-nama Capres 2024, Siapa Saja?

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. (Foto. Rizal Siregar)

Zulfikar Arse: Hak Atas Rumah Layak Adalah Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Proyek

9 Oktober 2025 14:57 WIB

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB