Kenaikan Harga BBM Tambah Daftar Kemiskinan

Jakarta, MI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar akan menambah daftar panjang masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Jika mengacu data Bank Dunia, terdapat 45 persen rakyat Indonesia atau sekitar 124 juta orang yang masuk ke dalam golongan rentan miskin. “Karena akan menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini kondisi ekonominya sedang sulit,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Nevi Zuairina, Selasa (6/9). Nevi menuturkan, rakyat rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang secara ekonomi berada di atas garis kemiskinan namun belum mencapai golongan kelas menengah. “Seperti disampaikan pemerintah bantuan langsung tunai alih-subsidi BBM memakan anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga dengan besaran Rp150 ribu per bulan selama 4 bulan. Bansos tersebut merupakan bagian dari skema anggaran alih-subsidi itu sebesar Rp24,17 triliun,” jelas Nevi. Sementara itu, kata Nevi, nilai kebutuhan tambahan anggaran subsidi untuk menahan harga BBM tidak naik sebesar Rp198 triliun. Hal ini jauh lebih besar dari angka bansos. “Dampaknya, efek negatif kenaikan harga BBM pasti lebih besar dari efek pertahanan daya beli sesaat akibat pemberian bansos,” beber Legislator asal asal Sumatera Barat ini. Nevi menuturkan,pendataan bansos juga harus disiapkan dengan matang dan akurat agar tepat sasaran. Ia meminta agar pemberiannya tidak hanya beberapa bulan tapi sepanjang waktu terdampak akibat dinaikkannya harga BBM. “Dan penerimanya tidak hanya 20,65 juta, tapi sebanyak warga yang terdampak negatif akibat dinaikkannya harga BBM,” beber Nevi. Meski demikian, kata Nevi, terlepas dari itu semua, Pemerintah harus taat kepada Konstitusi dan Pembukaan UUD 45 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Agar segera mengoreksi dengan membatalkan kenaikkan harga BBM,” beber Nevi. Nevi menekankan, pemerintah seharusnya mendengarkan jeritan rakyat yang makin disusahkan bila harga BBM tetap dinaikkan. Pemerintah, lanjut dia, juga harus mencerna masukan dari para pakar bagaimana menghindarkan pembebanan terhadap APBN. “Dengan tidak menambah kesusahan rakyat misalnya dengan menunda proyek-proyek yang tidak prioritas dan tidak menjadi hajat rakyat banyak seperti proyek IKN, KCJB, dan infrastruktur, serta memprioritaskan pembangunan kilang agar Indonesia tidak lagi mengekspor minyak mentah dan mengimpor kembali dari Singapura,” jelas Nevi. Dengan demikian, kata Nevi, akan ada ketersediaan minyak siap pakai di Indonesia. “Agar selamatlah APBN kita, selamat juga rakyat Indonesia akibat ketidakbijakan menaikkan harga BBM bersubsidi,” tandas Nevi. [Rivaldi]