Ketua DPD RI Sebut UU MLA Efektif Atasi Krisis Keuangan Negara

Aldiano Rifki

Diperbarui 6 September 2022 17:05 WIB

Ketua DPD RI Sebut UU MLA Efektif Atasi Krisis Keuangan Negara

Jakarta, MI - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan bahwa perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan pemerintah Swiss. Perjanjian yang menjadi UU No 5 Tahun 2020 tentang ratifikasi MLA Indonesia Swiss itu diyakini LaNyalla bisa membantu negara mengatasi krisis keuangan. Hal itu disampaikan saat Executive Brief yang dilaksanakan DPD RI, Senin (5/6). LaNyalla mengatakan ada gerakan internasional untuk membersihkan uang kotor dari ekonomi dunia. "Yang harus kita ketahui, lebih dari 30 triliun dolar tersembunyi di back office, tersimpan di surga pajak, dan di rekening rahasia. Jumlah ini merupakan sepertiga dari global GDP (Gross Domestik Product)," tuturnya. Menurut LaNyalla, Sri Mulyani saat menjabat di Bank Dunia pernah menulis artikel bertajuk dirty money and development yang mengulas bahwa uang kotor di dunia seharusnya segera dimanfaatkan bagi usaha mengatasi krisis dan kemiskinan. Dengan alasan tersebut, LaNyalla menilai penandatanganan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan Pemerintah Swiss sangat positif. "Sebab perjanjian itu sebagai mekanisme menyita uang hasil kejahatan keuangan yang tersimpan dalam rekening rahasia. Apalagi Indonesia juga telah mengesahkan perjanjian MLA tersebut menjadi UU No 5 Tahun 2020 tentang ratifikasi MLA Indonesia Swiss," kata Senator asal Jawa Timur itu. Dalam penilaian LaNyalla, jika perjanjian dan UU MLA dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, maka Indonesia memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar bagi agenda global yakni recovery ekonomi, digitalisasi dan transisi energi. "Apalagi Indonesia sebagai G20 Presidency telah mendapat mandat besar bagi pemulihan ekonomi dunia. Indonesia memiliki kesempatan besar dalam menjalankan semua agenda perubahan global termasuk transisi energi sebagai salah satu agenda utama G20 Presidency bagi pemulihan lingkungan dikarenakan sebagai paru paru dunia," tukasnya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk menyongsong akhir dari petrodollar system. Karena, kekayaan energi Indonesia yang kompleks, dan Indonesia telah diberi gelar oleh pemerintah Inggris sebagai climate super power. "Posisi ini dipandang sebagai super power baru menggantikan konsep super power yang lama. Dan sebagai G20 Presidency, Indonesia dapat memimpin dunia bagi pembentukan keseimbangan global baru, melalui transparansi dan digitalisasi dan recovery ekonomi pasca covid 19 yang akan dimulai dari transparansi keuangan dengan tools digitalisasi keuangan," katanya. Dijelaskan LaNyalla, transparansi keuangan akan menjadi pintu pembuka sumber sumber keuangan baru bagi pembangunan global dan pemulihan lingkungan hidup.

Topik:

DPD RI Atasi Krisis Keuangan Negara UU MLA

Ketua DPD RI Sebut UU MLA Efektif Atasi Krisis Keuangan Negara

Berita Sebelumnya

Kenaikan Harga BBM Tambah Daftar Kemiskinan

Berita Selanjutnya

Respons DPR Soal Desakan Pembentukan Pansus BBM

Berita Terkait

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

Hari Buruh 2025: Tamsil Linrung Tegaskan Komitmen DPD RI Bela Hak Pekerja

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K