Respons DPR Soal Desakan Pembentukan Pansus BBM

Jakarta, MI - Anggota DPR-RI Komisi IX dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago, turut mengomentari permintaan buruh agar ada pansus bahan bakar minyak (BBM) dan harus bertanggung jawab jika terjadi ada kerusuhan kedepannya, seperti yang telah disampaikan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal pada aksi unjuk rasa didepan Gedung DPR RI, Selasa (6/9). Irma begitu disapa, menjelaskan bahwa yang namanya demonstrasi itu, tidak boleh rusuh agar tidak masuk dalam ranah kriminal dan semua itu dilindungi oleh Undang-Undang. "Tentu, komunikasi antara pemerintah dan buruh harus dilakukan secara konstruktif," jelas Irma saat dihubungi Monitorindonesia.com. Irma menambahkan, bahwa beban subsidi negara yang berlebihan memang harus dikurangi. Akan tetapi jangan sampai membuat domino effect sehingga harga harga naik. Makanya, tegas Irma, pemerintah harus memberi solusi yg tepat terhadap masyarakat. Menurut dia, semua solusi sudah disiapkan itu pasti ada bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah terhadap masyarakat itu sendiri. "Kalau pertamax, pertamina dex naik tidak masalah, karena itu menjadi konsumsi khusus orang-orang kaya. Tapi untuk pertalite dan dexlite sebaiknya tidak naik terlalu besar seperti sekarang, kenaikannya sampe 2.350 dari 7.650. Kalo perhari buruh keluarin biaya 2 liter artinya buruh harus mengeluarkan tambahan biaya 70.500. Memang tidak terlalu besar karena tambahan biaya per bulan tidak lebih dari 100.000. Tapi domino effect terhadap kenaikan harga bahan-bahan pokoknya yang jadi masalah," jelasnya. Namun itu, yang menjadi masalah, tambah Irma, adalah kenaikan harga bahan-bahan pokok yang harus dikendalikan serta gaji UMR naik 5% pasti bisa mejadi solusi untuk menutupi kenaikan harga pertalite ini. "Namun pemerintah harus bisa menjaga agar barang barang pokok tdk ikut naik," tutupnya. [Rivaldi]