DPRD Meminta Pj Walikota Kendari Meninjau Kembali Izin Mobil Tambang yang Melintas Jalan Kota
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
11 Oktober 2022 13:01 WIB
![DPRD Meminta Pj Walikota Kendari Meninjau Kembali Izin Mobil Tambang yang Melintas Jalan Kota](https://monitorindonesia.com/2022/10/IMG-20221011-WA0019.jpg)
Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, LM Rajab Jinik meminta Pj Wali Kota untuk meninjau kembali izin kendaraan Mobil perusahaan tambang yang melintasi jalan dalam kota yang mengangkut ore nickel serta tidak memberikan kontribusi untuk daerah.
Beberapa dampak yang dirasakan masyarakat Kota Kendari terkait dengan aktivitas mobil tambang yang mengunakan jalan dalam kota mulai dari kerusakan jalan, debu di jalan dan mengganggu kondisi sosial.
Politikus Golkar ini menilai pemerintah kota dalam pemerintahan sebelumnya tidak terbuka soal izin penggunaan jalan.
Apakah ada kontribusi yang diberikan oleh beberapa perusahaan tambang tersebut.
“Kita minta secara tegas kepada Pj Wali Kota Kendari untuk mengevaluasi kembali izin itu penggunaan jalan dalam kota dalam mengangkut ore nikel yang dikeluarkan wali kota sebelumnya,” ucapnya kepada Monitor Indonesia, Selasa, (11/10).
Rajab Jinik menambahkan, bahwa aktivitas mobil perusahaan tambang ini pasti akan menimbulkan kerusakan jalan kalau dilalui setiap hari dan akan berdampak hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasalnya, seberapa kuat APBD ketika jalan jalan di Kota Kendari dirusakan oleh mereka mereka yang memiliki kepentingan individu saja.
“Jangan sampai ini untuk kepentingan pribadi. Karena ini korporasi usaha pribadi yang menggunakan jalan umum, yang hanya membebani APBD ketika jalan yang dilalui rusak,” katanya.
Oleh karena itu, sambungnya, sampai saat ini DPRD belum mengetahui kalau ada jalan rusak di Kota Kendari yang dilalui mobil perusahaan tambang memberikan kontribusi terhadap jalan rusak tersebut.
“Kalau memang konsekuensi ini untuk kemasukan daerah saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, maka secara tegas jangan ada lagi mobil tambang yang melewati jalan dalam Kota Kendari supaya kita tidak terkesan lagi ada yang disembunyikan,” pungkasnya.[
Adi]
DPRD
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang
22 jam yang lalu
Hukum
![Pakar Hukum Dorong Mabes Polri Tertibkan Tambang Galian C Ilegal di Banten dan Jabar Kegiatan usaha tambang galian C diduga ilegal makin marak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kegiatan-usaha-tambang-galian-c-diduga-ilegal-makin-marak-di-wilayah-provinsi-jawa-barat-dan-banten.webp)
Pakar Hukum Dorong Mabes Polri Tertibkan Tambang Galian C Ilegal di Banten dan Jabar
26 Juli 2024 14:20 WIB
Nusantara
![Amran Ali: Buah Simalakama dari Ekspansi Tambang Nikel dan Risiko Lingkungan Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Amran Ali (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-i-dprd-maluku-utara-amran-ali-foto-istimewa.webp)
Amran Ali: Buah Simalakama dari Ekspansi Tambang Nikel dan Risiko Lingkungan
26 Juli 2024 13:54 WIB
Hukum
![Polda Sulit Diandalkan! Mabes Polri dan Kementerian Terkait Didesak Tindak Tegas Tambang Galian C Ilegal di Jabar dan Banten Kegiatan usaha tambang galian C diduga ilegal makin marak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kegiatan-usaha-tambang-galian-c-diduga-ilegal-makin-marak-di-wilayah-provinsi-jawa-barat-dan-banten.webp)
Polda Sulit Diandalkan! Mabes Polri dan Kementerian Terkait Didesak Tindak Tegas Tambang Galian C Ilegal di Jabar dan Banten
25 Juli 2024 19:19 WIB
Ekonomi
![Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/dyah-roro-esti.webp)
Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen
25 Juli 2024 16:25 WIB
Hukum
![Usai Acak-acak Kantor Ditjen Minerba ESDM, KPK Temukan Pengaturan Izin Tambang Malut KPK menemukan dokumen yang diduga terkait pengaturan pengurusan perizinan tambang di Maluku Utara (Malut) usai menggeledah Kantor Ditjen Minerba ESDM, Rabu (24/7/2024) (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kementerian-esdm.webp)
Usai Acak-acak Kantor Ditjen Minerba ESDM, KPK Temukan Pengaturan Izin Tambang Malut
25 Juli 2024 14:48 WIB