Polri Usut Kasus Gagal Ginjal Akut, DPR: Terbukti Salah dan Sengaja, Tindak Tegas Secara Hukum!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 24 Oktober 2022 14:21 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Saleh Partaonan Daulay meminta komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menangani kasus gagal ginjal akut dengan serius dan sungguh-sungguh karena ini menyangkut nyawa manusia. "Ini dibutuhkan komitmen Kemenkes dalam menangani kasus gagal ginjal akut yang secara tiba-tiba muncul di tengah masyarakat itu, harus ada ketegasan," ucapnya kepada Monitor Indonesia, Senin (24/10). Saleh menjelaskan, bahwa dari laporan anggota fraksi PAN yang saat ini sedang melaksanakan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Gagal ginjal akut ini, tegas dia, sangat meresahkan masyarakat. Apalagi diberitakan bahwa sejauh ini sudah ada 241 orang anak yang terpapar dan dari sejumlah itu,131 orang anak dinyatakan tidak selamat. "Ini bukan hanya korban sakit. Tetapi ini korban jiwa. Sangat beralasan jika masyarakat resah. Muncul kegelisahan dimana-mana," tuturnya. Dalam konteks itu, lanjut Saleh, fraksi PAN mendesak Kemenkes untuk segera mencari obat gagal ginjal akut ini dan BPOM segera mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kandungan yang terdapat didalam Syrup yang diduga sebagai penyebabnya. "Obat tersebut harus segera diberikan kepada para pasien yang terpapar. Tidak boleh berlama-lama karena dikhawatirkan korban akan semakin banyak, BPOM dinilai kurang tekun dalam melaksanakan pengawasan dan pengujian," tegasnya. Selain itu, Saleh juga meminta agar Kemenkes dan BPOM untuk menarik obat-obatan serta tidak dimusnahkan terburu-buru. Kata dia, harus ada kejelasan dan klarifikasi terkait statusnya dan yang terpenting adalah pihak Polri bersama BPOM dan Kemenkes untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. "Ini diperlukan agar produsen obat-obatan itu tidak dirugikan. Karena isu yang berkembang saat ini belum tentu menguntungkan mereka. Sementara, obat mereka belum tentu juga salah, jika terbukti ada kesalahan dan unsur kesengajaan, maka harus segera ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," katanya melanjutkan. Terakhir, ia juga mendesak seluruh fasilitas kesehatan yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien yang terpapar. "Harus ada upaya sungguh-sungguh agar mereka bisa sembuh dan sehat kembali," tutupnya. (MI/Adi)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Lalai dalam Pengawasan Obat, DPR Serahkan Pemecatan Ketua BPOM ke Presiden Jokowi

Berita Selanjutnya

Tiba di Kantor DPP PDIP, Ganjar Pranowo Minta Maaf!

Berita Terkait

Nusantara
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) secara resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, Jumat (3/10). (Foto: Zul Sikumbang)

PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) Tandatangani PPJT Ruas Bogor – Serpong (via Parung)

2 jam yang lalu

Hukum
Peradi Cabang Sukadana Bekerjasama dengan Universitas Islam Metro Lampung (Foto: Dok MI)

Legal Opinion: Dari Pendapat Hukum Menuju Pilar Kebenaran dan Keadilan

3 jam yang lalu

Nasional
PP 45/2025 Dinilai jadi Ancaman Masa Depan Industri Sawit Indonesia (Foto: Ist)

Sawit Nasional Tercekik: PP 45/2025 Bisa Lumpuhkan Industri

3 jam yang lalu

Hukum
Roby bersama kedua orang tuanya di depan gedung Polres Jakarta Timur (Jaktim)) (Foto: Dok MI/Aan)

Menanti Tersangka Dugaan Pemalsuan Data yang Dilaporkan Warga Jatinegara

4 jam yang lalu

Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) secara resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, Jumat (3/10). (Foto: Zul Sikumbang)

Implementasi PU608, Menteri Dody: Tol Bogor–Serpong Perkuat Konektivitas Jabodetabek dan Pertumbuhan Ekonomi

4 jam yang lalu

Nasional
Menteri Mukhtarudin saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto. KemenP2MI)

Mukhtarudin dan Gubernur Jabar Sepakat Perkuat Vokasi untuk Pekerja Migran

4 jam yang lalu