Fadli Zon Geram dengan Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto Plesetkan Khilafah Jadi Khilafuck: Pecat Saja!

Jakarta, MI - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mengaku geram dengan sikap Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto atau yang akrab disapa Kang Dede yang diduga mempelesetkan kata khilafah menjadi khilafuck. Menurut Fadli, orang seperti Kang Dede itu sudah sepantasnya dimusnahkan dari wajah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai Komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," tegas Fadli Zon dalam cuitannya di Twitter dikutip Monitor Indonesia, Selasa (25/10).(Disempurnakan dalam EYD) Atas cuitannya itu, sontak warganet berbondong-bondong mendukung agar Kang Dede itu dipecat sebagai Komisaris BUMN. Namun sayang, masih diragukan kepada pihak yang ingin menyenggolnya. "Jargon BUMN BERAKHLAK jadi omong kosong klo begini," cuitan Afri*** "Siapa yg mau pecat krn mmg dipiara dan tgsnya buat keonaran, dlm sejarah baru ini ada komisharis jd buzzer dan dongo dipiara," cuitan Dirja*** Selain itu, warganet media sosial bernuansa warna biru dengan burung putih itu memperntanyakan keberanian Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecatnya. "Si Dede Ketua tim Ganjaris mana mungkin Erik berani pecat," cuitan@ Aildang** "Sayangnya mrk dipelihara dan diistimewakan negara dan pemerintah pak," cuitan @umarhasibuan*** "Posisi komisaris hasil dari ngBuzzer. Jadi aneh kl stlh jadi komisaris hrs berhenti ngBuzzer, kacang lupa kulit dong," cuitan @gym-golf*** Sebelumnya, netizen, juga menilai apa yang dilakukan Kang Dede itu sebagai bentuk penistaan agama. Seperti diketahui, dikutip dari Wikipedia, khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Dede Budhyarto sendiri memelesetkan kata khilafah menjadi khilafuck dalam sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @kangdede78 di mana ia menyinggung soal calon presiden. “Memilih capres jgn sembrono apalagi memilih Capres yg didukung kelompok radikal yg suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafuck anti Pancasila, gerombolan yg melarang pendirian rumah ibadah minoritas,” cuitnya. Netizen pun sontak bereaksi. Pemilik akun bernama @zarazettirazr secara khusus me-mention akun Twitter Kapolri @ListyoSigitP dengan menulis, “Boleh ya kek gini ? Kmaren Roy Suryo ditahan padahal cuma repost akun yg melecehkan patung Budha.” “Kalo ga direspon cepat sama pak polisi jabanin aja kekantornya rame2, kalo perlu aksi 212 lagi,” balas @umar_tampan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu juga turut memberi tanggapan atas kemarahan netizen untuk ulah Dede. “Pasti mereka aman krn “teman”,” tweetnya di akun pribadi @msaid_didu. Sementara itu, pemilik akun Twitter bernama @NenkMonica dengan tegas menyatakan Dede adalah penista agama dan harus ditangkap. Ia pun menyerukan netizen ramai-rama me-retweet dan menggemakan #TangkapDedeBudhyartoPenistaAgama. “Komisaris Bejat Penista Agama #TangkapDedeBudhyartoPenistaAgama,” ujarnya. Diketahui, Dede Budyarto memang kerap memantik kegaduhan di masyarakat. Bahkan, Komisi VI DPR RI juga sempat mengkritik kinerja Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budhyarto atau Dede Budhyarto. Komisi VI DPR mendesak Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi kinerja Dede Budhyarto selaku Komisaris Independen PT Pelni. Sejumlah 'penghuni' Komisi VI DPR, dari anggota hingga pimpinan pun kompak menganggap Dede Budhyarto tak sekali menyampaikan pernyataan yang memantik kegaduhan di masyarakat. Salah seorang anggota Komisi VI DPR yang menganggap demikian ialah Nasim Khan. "Dede Budhyarto seharusnya berkomentar terkait kinerja perusahaan dalam persiapan arus mudik dan arus balik lebaran, bukan malah berkomentar di luar itu yang justru membuat gaduh di suasana Idul Fitri ini," kata Nasim dalam keterangannya, Minggu (8/5/2022) lalu. "Jadi saya minta agar Menteri BUMN mengingatkan saudara Dede Budhyarto dan semua jajaran BUMN yang tidak becus bekerja dan hanya mencari sensasi," imbuh Kapoksi PKB Komisi VI DPR itu. Tak hanya itu, anggota Komisi VI DPR lainnya Abdul Hakim Bafagih juga meminta agar seluruh pejabat BUMN, baik itu komisaris maupun direksi, fokus bekerja meningkatkan pelayanan. Abdul Hakim meminta komisaris dan direksi BUMN tak melontarkan komentar-komentar yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsinya. "Seharusnya komisaris dan direksi BUMN bekerja melayani masyarakat, tingkatkan kinerja perusahaan, bukan malah berkomentar di luar itu dan membuat gaduh, seperti apa yang dilontarkan oleh Dede Budhyarto selaku Komisaris Pelni," sesal Abdul Hakim. Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Hekal juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi kinerja komisaris dan direksi BUMN yang tak serius dalam bekerja, termasuk Dede Budhyarto. "Demi jalannya roda pemerintahan yang baik dan menghentikan hancurnya perpecahan di masyarakat, maka saya meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir menegur tegas komisaris dan direksi BUMN yang kerap membuat gaduh masyarakat," kata Hekal. "Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa saat ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi," katanya. "Kalau Dede Budhyarto tidak bisa menjaga persatuan bangsa seperti apa yang diharapkan Presiden Jokowi, maka sebaiknya dievaluasi saja dari Komisaris Pelni," sambung dia. Anggota Komisi VI DPR Amin AK juga mendesak Menteri BUMN Erick Thohir bertindak tegas kepada komisaris dan direksi yang tidak bekerja sesuai dengan tugasnya sebagai pejabat BUMN. "Pejabat BUMN yang kerjanya hanya bisa memecahkan belah masyarakat sebaiknya dievaluasi saja, seperti Dede Budhyarto itu. Perusahaan BUMN tidak akan berjalan dengan baik kalau pejabatnya tidak punya akhlak yang baik," tegas politikus PKS itu.

Topik:

Fadli Zon BUMN Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto

Fadli Zon Geram dengan Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto Plesetkan Khilafah Jadi Khilafuck: Pecat Saja!

Berita Sebelumnya

LaNyalla : Peran Pesantren Paling Konkret Bagi Perjalanan Bangsa

Berita Selanjutnya

Ketua DPD RI Jelaskan Beda Konsep Ekonomi Pancasila dan Kapitalis ke Mahasiswa Polije

Berita Terkait

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

Berikut 11 Pokok Pikiran Revisi Keempat UU BUMN

Komisi VI DPR Akan Ambil Keputusan Tingkat I RUU BUMN, Jadi Badan Penyelenggara BUMN

Ahmad Labib Minta APBN Fokus pada Ekonomi Digital dan Energi Terbarukan

Komisaris BUMN akan Dipangkas, Insentif Dihapus

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K