Ilegal Fishing di Natuna Marak, DPR Minta Pengawasan Perairan Ditingkatkan 

Jakarta, MI - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ravindra Airlangga mendukung anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tingkatkan supaya bisa bekerja maksimal. Pasalnya, ilegal fishing yang marak terjadi di perairan Natuna ini harus menjadi fokus utama dalam melakukan peningkatan pengawasan pada perairan tersebut. "Anggaran KKP ini harus di tingkatkan agar bisa bekerja maksimal dalam menjaga perairan Indonesia khususnya wilayah Natuna yang seringkali terjadi ilegal fishing," tulisnya di Instagram dikutip Monitor Indonesia, Kamis, (3/11). Ravindra menegaskan sebelumnya KKP sudah melakukan pengawasan laut Indonesia melalui satelit agar bisa memantau pergerakan lalulintas kapal yang keluar masuk di perairan Indonesia khususnya wilayah Natuna. Pihak KKP juga bisa bekerjasama dengan masyarakat setempat guna melakukan pengawasan bersama-sama. "Sebenarnya KKP bisa berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk terlibat sebagai pengawas dan diperlukan laporan jika terjadi hal yang mencurigakan," pungkasnya. Berdasarkan laporan Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), terhitung sejak Agustus - September 2022 ditemukan ada 9 kapal yang berasal dari Vietnam yang melintasi perairan Natuna Utara secara ilegal. Menggunakan pukat (pair trawl), kapal-kapal tersebut mengambil sumber daya alam di ZEE non sengketa yang menjadi hotspot penangkapan ikan ilegal.(MI/Adi)