Rapat Pembahasan RKUHP Ditunda, Ini Penjelasan Komisi III DPR

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 20 November 2022 16:24 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI Taufiq Basar mengungkapkan bahwa agenda rapat penyelesaian tahapan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada pekan depan, yang pada awalnya Komisi Hukum DPR hendak merampungkan pembahasan RKUHP untuk dilanjutkan pengambilan keputusan pada 21-22 November. "Rapat pembahasan RKUHP 21-22 November ditunda," ucapnya kepada wartawan, Minggu, (20/11). Pada kesempatan itu, Tobas sapaan akrabnya, tidak membeberkan alasan pemerintah membatalkan rapat tersebut. Tobas berharap penundaan itu dalam rangka mengkaji kembali masukan-masukan yang disampaikan DPR dan masyarakat terkait draf RKUHP. "Saya berharap penundaan ini dalam rangka untuk mengkaji kembali masukan-masukan baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat untuk menyempurnakan draf RKUHP dan memastikan tidak ada pasal yang berpotensi bermasalah ke depannya," tuturnya. Tobas menambahkan bahwa dalam kajian ini merujuk pada rapat sebelumnya, yakni masih ada sejumlah isu krusial yang harus dikaji oleh pemerintah serta DPR. Di antaranya isu hukum adat dan isu demokrasi. "Living law yang berpotensi melanggar asas legalitas dalam hukum pidana atau nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli. Juga pasal-pasal terkait demokrasi dan kebebasan berpendapat yang harus dibatasi pengertiannya, pungkasnya. Tobas mengingatkan proses legislasi merupakan proses politik, sehingga harus ada proses pertarungan gagasan dan penghormatan atas keputusan yang diambil, baik secara musyawarah maupun suara terbanyak. "Karena itu Fraksi NasDem terus melakukan lobi dan meyakinkan fraksi lainnya dan tim pemerintah agar dapat menyempurnakan RKUHP," tutupnya. (MI/Adi)

Topik:

RKUHP

Berita Sebelumnya

Parsindo Bakal Gugat KPU Melalui Bawaslu, Ini Alasannya 

Berita Selanjutnya

Senator Sultra Harap SDA dan Konservasi Hayati Dapat Dikelola Masyarakat dengan Baik

Berita Terkait

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman (Foto: Ist)

Komisi III DPR Mulai Raker Bahas RKUHP Bulan Depan

26 Juni 2025 16:44 WIB

Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hendri Jayadi Pandiangan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Hendri Jayadi: Dominus Litis Berpotensi Menimbulkan Tumpang Tindih

26 Mei 2025 17:05 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHP, Terancam Molor Lagi?

7 Mei 2025 14:51 WIB