Pemerintah Hadirkan Vaksin IndoVac Meski Stok Lain Masih Banyak, DPR: Mubazir, Negara Rugi!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 24 November 2022 15:24 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andre Rosiade menyebut pengadaan 20 juta Vaksin IndoVac adalah bagian dari pemborosan anggaran atau mubazir. Pasalnya, kata dia, saat ini Bio Farma masih memiliki barang kelolaan vaksin gotong royong sebanyak 3,2 juta dosis. Hal ini disampaikannya pada saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI bersama PT Bio Farma (Persero), Kamis, 24 November 2022 bertempat di ruang rapat Komisi VI DPR Senayan Jakarta. "Dari 3,5 juta itu saat ini sudah terpakai 300 ribu, jadi masih ada stok 3,2 juta yang tadi saya tanya nilainya sekitar Rp 400 miliar," katanya dalam ruang rapat, Kamis, (24/11). Andre beranggapan bahwa stok vaksin yang sebelumnya banyak dipesan, tetapi banyak terjadi kadaluarsa dan menjadi barang bukti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). [caption id="attachment_404863" align="alignnone" width="200"] Ilustrasi vaksin (Foto: Unsplash)[/caption] Sehingga, ia meminta, agar tidak menyia-nyiakan anggaran untuk sesuatu yang bisa merugikan keuangan negara. "Ini pasti tahun depan barang ini jadi expired, tidak terpakai. Pasti jadi temuan BPK dan akan jadi kerugian negara," tegasnya. Lebih lanjut, Andre mengajak dibuat rapat gabungan bersama Komisi VI, Komisi IX, dan Komisi III DPR RI untuk mencari solusi bersama terkait nasib vaksin gotong royong. Tidak lupa turut mengundang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau nggak, (vaksin gotong royong) expired tahun depan, mereka akan jadi temuan BPK dan bisa masuk penjara," tutupnya. (MI/Adi) #Vaksin IndoVac #Vaksin IndoVac

Topik:

Covid-19 andre rosiade Vaksin IndoVac

Berita Sebelumnya

Sempat Redup, Wacana Penundaan Pemilu Kembali Mencuat, Said Didu: LaNyalla Jadi Sasaran Fitnah! 

Berita Selanjutnya

PKS dan Demokrat Tak Setuju UU IKN Direvisi, NasDem Abstain 

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade

Berikut 11 Pokok Pikiran Revisi Keempat UU BUMN

26 September 2025 11:16 WIB

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

11 Agustus 2025 14:30 WIB

Investigasi
Nadiem Makarim dalam acara Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin, 1 Maret 2021 melalui akun Youtube resmi milik Kemendikbud RI (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

27 Juli 2025 21:41 WIB

Ragam
Ilustrasi - Vaksin Covid-19 (Foto: Istimewa)

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

14 Juli 2025 08:21 WIB

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kiri) dalam konferensi pers virtual bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengembangan Vaksin Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/04/2021).

BPK: Pengembangan Vaksin Merah Putih Rugikan Bio Farma Rp 9,127 Miliar

13 Juli 2025 16:18 WIB