RKUHP Sah Jadi UU, Sartono: Harus Dibarengi Perubahan Mental Penegak Hukumnya

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 7 Desember 2022 18:26 WIB
Jakarta, MI- Rancangan Undang-undang Kita Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang jadi inisiatif pemerintah baru saja disahkan DPR RI dalam rapat paripurna, Selasa, (06/12) kemarin. RUU yang kini jadi UU itu digadang-gadang atau diklaim sebagai arah baru dalam dunia hukum karena substansinya diklaim berbeda dengan KUHP lama yang notabenenya produk atau legacy era kolonial Belanda. Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo turut memberikan pandangannya. Menurutnya, pengesahan RUU KUHP jadi UU di satu sisi harus dijadikan momentum perubahan di sektor hukum secara mendasar. Sebab, kata dia, wajah hukum selama ini dalam tataran praksisnya bertolakbelakang dengan jati diri dan nilai luhur bangsa ini. "Potret hukum kita selama ini buram dan penuh nuansa intimidasi yang dipertontonkan aparat penegak hukumnya. Dengan adanya KUHP baru ini harus di barengi perubahan mental penegak hukumnya agar wajah hukum kita makin cerah ke depannya," ucap Politikus Partai Demokrat itu mengawali perbincangan santai dengan awak media, Rabu (07/12/2022). Sartono juga menekankan agar KUHP yang baru dibarengi dengan perubahan mental para penegak hukumnya. "Tanpa dibarengi itu, KUHP baru hanya akan jadi aturan tanpa wibawa. Perubahan mental penegak hukum urgen dilakukan agar hukum berjalan dengan nilai-nilai luhur bangsa ini," ucapnya. Selain itu, Sartono juga berharap dengan adanya KUHP baru para penegak hukum bekerja atas kepentingan bangsa dan negara. "Tidak lagi bekerja atas kepentingan kekuasaan. Penegak hukum harus lebih profesional dan mengedepankan nilai-nilai humanisme dalam mengimplementasikan KUHP baru ini," ujarnya.

Topik:

KUHP

Berita Sebelumnya

Anggota Komisi VI DPR Sarankan Garuda Pertimbangkan Metode Stretching Down Market Guna Naikkan Revenue di Tahun Depan

Berita Selanjutnya

Komisi VII DPR RI Dorong Kemenperin Percepat Pembentukan Ekosistem Industri Baterai Listrik

Berita Terkait

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
KUHP dan KUHAP (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Ahli Wanti-wanti Tumpang Tindih dan Rebutan Kewenangan di RKUHAP

22 Maret 2025 13:58 WIB

Politik
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (4/11/2024).

UU Pidana Mati, Pidana Tutupan, Grasi dan KUHP bakal Disusun

4 November 2024 17:22 WIB