Soroti Rencana Impor Beras, Anggota DPR Sebut Pemerintah Tidak Serius Jaga Kedaulatan Pangan

Jakarta, MI- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menganggap rencana pemerintah melakukan impor 200 ribu ton beras menunjukkan bahwa pemerintah gagal mengimplementasikan kedaulatan pangan. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demorkat Bambang Purwanto menilai, upaya pemerintah dalam menjaga kedaualatan pangan bisa dikatakan tidak serius. Ketidakseriusan itu, kata dia, bisa di lihat di tengah rencana impor beras yang akan mereka lakukan. “Keseriusan pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan patut dipertanyakan,” kata Bambang Purwanto, Sabtu, (10/12/2022). Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimatan Tengah (Kalteng) ini mengakui jika kebijakan impor beras memang memiliki harga lebih murah ketimbang melakukan produksi sendiri. “Impor ada untungnya (fee) dan lebih murah dari produksi sendiri tapi selisih harga kalau digunakan mendongkrak kesejahteraan petani nilainya sangat kecil,” ungkap Bambang Purwanto. Politikus Partai Demokrat itu juga menegaskan, ketimbang impor, pemerintah seharusnya dapat mendorong produksi beras di dalam negeri agar para petani tanah air dapat sejahtera dan mampu menjaga kedaulatan pangan. “Sebaiknya dorong produk petani agar petani sejahtera dan mampu menjaga kedaulatan pangan di Indonesia,” jelas Bambang. Bambang menilai, jika saat ini pemerintah masih setengah hati dapat mendorong petani negeri sendiri. “Kan dorong petani juga setengah hati contoh penyediaan pupuk subsidi juga duitnya separuh tidak ada,” sindir Bambang.