Kudeta Konstitusi Mencuat, Said Didu Beberkan 6 Nama: Mari Kita Catat!

Jakarta, MI - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Pegiat media sosial itu pun membeberkan enam nama yang disebutnya telah menyuarakan kudeta konstitusi tersebut. Enam nama itu terdiri dari tiga ketua umum partai politik yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Umum DPR RI, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sekaligus Menteri Perdagangan. Kemudian, satu menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selanjutnya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. "Nih yang sudah menyuarakan kudeta konstitusi dg ide perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu : 1. Ketua MPR : Bambang Soesetyo, 2. Ketua DPD : La Nyalla, 3. Meninvest : Bahlil, 4. Ketum PKB : Muhaimin, 5. Ketum Golkar : Airlangga, 6. Ketum PAN : Zulkifli," beber Said Didu melalui cuitannya di Twitter dikutip Monitor Indonesia, Sabtu (10/12). Dia meminta publik untuk mencatat nama-nama yang mencoba mengkhianati konstitusi tersebut. “Mari kita catat,” pintanya. Wacana penundaan pemilu ini bergulir karena disebut masih banyak rakyat yang menginginkan Jokowi menjabat presiden. Olehnya itu muncul dukungan tiga Ketua Umum Partai Politik yang juga sempat disebut atas arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Setelah itu, muncul pernyataan Bahlil yang menurutnya penundaan pemilu hal yang boleh-boleh saja. Sinyal dukungan Bahlil tersebut sudah beberapa kali disampaikan termasuk yang terakhir dalam acara rilis survei Poltracking Indonesia pada Kamis (8/12/2022) lalu. Narasi penundaan Pemilu 2024 itu juga ikut disampaikan oleh Bamsoet saat menjadi pembicara dalam kegiatan itu. Sementara itu, usulan pemilu ditunda oleh LaNyalla disampaikan dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, pada Senin (21/11/2022) lalu. Kemudian, yang terbaru, Ketua MPR Bambang Soesatyo melempar wacana perpanjangan masa jabatan atau tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam rilis survei Poltracking Indonesia secara virtual, Kamis (8/12). Bamsoet menanggapi hasil survei Poltracking mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang mencapai 73 persen. Lantas, politikus Partai Golkar itu mengkorelasikan hasil survei Poltracking itu dengan keinginan masyarakat dipimpin Jokowi lagi. "Pertanyaan pentingnya bagi saya bukan soal puas atau tidak puasnya publik. Tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus presiden Jokowi ini memimpin kita semua?" ujar Bamsoet. Dia menyinggung ihwal perpanjangan masa jabatan presiden yang dalam beberapa waktu terakhir banyak menuai pro-kontra di masyarakat. "Kita tau deras sekali pro kontra di masyarakat ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," katanya. #Kudeta Konstitusi#Kudeta Konstitusi# Kudeta Konstitusi