Cegah Badai PHK Berlanjut, Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Buka Ruang Komunikasi Dengan Startup-startup

Jakarta, MI- Gelombang PHK yang menerpa puluhan Startup membuat khawatir kalangan DPR RI. Kekhwatiran utamanya terkait hak para pekerja. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan agar pemerintah turun tangan mengawasi secara serius proses PHK dan terus memantau proses PHK tersebut. "Pastikan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan startup. Pemerintah harus membuka layanan aduan untuk para pekerja yang merasa hak-haknya tidak tertunaikan,” katanya dalam keterangan media, Rabu,(14/12/2022). Selain soal hak pekerja dari perusahaan, Netty juga meminta pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan segera mencairkan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Pemerintah sebaiknya memiliki skema agar para pekerja yang di PHK ini dapat diserap di berbagai sektor pekerjaan. Maksimalkan bursa kerja dan implementasi kartu prakerja,” tandasnya. “Tentunya mantan pekerja startup ini memiliki talenta digital yang dibutuhkan dalam industri era digital saat ini,” tambah Netty. Terakhir, Netty meminta Kemnaker RI agar membuka ruang komunikasi dengan para startup-startup di tanah air. “Segala upaya untuk mencegah PHK harus terus dilakukan agar jangan sampai badai PHK ini berlanjut. PHK demi PHK yang terjadi akan berdampak kepada ekonomi nasional yang tengah bergeliat bangkit sejak pandemi Covid-19,” pungkasnya . Diketahui, hingga awal Desember 2022, sudah ada 24 Startup di Indonesia yang melakukan PHK.