Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Jabar jadi Provinsi dengan PHK Tertinggi


Jakarta, MI - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia per Agustus 2025. Tercatat, sebanyak 261 pekerja di Jabar kehilangan pekerjaan, disusul Sumatra Selatan dengan 113 pekerja, serta Kalimantan Timur 100 pekerja.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai tingginya angka PHK di wilayahnya tak lepas dari dua faktor utama. Pertama, Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kedua, Jabar juga menjadi pusat industri terbesar di Indonesia.
"Penduduk Jabar paling besar, industri di Jabar paling besar. Jadi kalau misalnya industri terganggu 1 persen, kita pasti terganggunya paling gede karena jumlahnya paling banyak dibanding dengan industri di tempat lain yang lebih sedikit," jelasnya saat ditemui di Gedung Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (16/9/2025).
Ke depan, Dedi optimistis akan muncul peluang baru yang mampu menciptakan lapangan kerja seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah investasi pada Oktober 2025. Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar juga akan meluncurkan sistem rekruitmen daring guna memudahkan para pencari kerja.
"Bisa saja di bulan Oktober ini kan saya akan launching untuk sistem pelayanan tenaga kerja online yang mulai rekrutmen karyawan di Indramayu. Tahun depan karyawan di Subang. Di Bekasi juga mulai rekrut," ujar Dedi.
Ia menyampaikan, dinamika ketenagakerjaan selalu menghadirkan tantangan sekaligus kesempatan."Jadi ya memang ada yang berhenti, tetapi juga ada ruang untuk masuk," imbuhnya.
Sebelumnya, Kemenaker merilis data provinsi dengan jumlah PHK tertinggi. Berdasarkan laporan Satu Data Kemenaker, total pekerja yang terkena PHK pada bulan lalu mencapai 830 orang.
Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka PHK terbesar, yakni menyumbang 29,07% dari total pekerja yang di-PHK secara nasional.
Topik:
phk jawa-barat dedi-mulyadiBerita Sebelumnya
UU PRT Terlantar 20 Tahun, Sugiat Santoso Minta DPR Tuntaskan Tahun Ini
Berita Selanjutnya
Kementerian PU Perbaiki Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar
Berita Terkait

Terbitkan Surat Edaran, Dedi Mulyadi Ajak ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari
4 Oktober 2025 13:23 WIB

Dedi Mulyadi Ultimatum Perusahaan Tambang di Parung Panjang: Bisa Ditutup Permanen
20 September 2025 13:02 WIB

41 Perusahaan di Jabar Dipanggil Kemnaker Akibat Nunggak BPJS Ketenagakerjaan
15 September 2025 08:31 WIB