Sikapi Kecelakaan Kereta Teknis KCJB, Komisi VI DPR Akan Panggil Pihak-pihak Terkait

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 19 Desember 2022 15:05 WIB
Jakarta, MI- Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza berduka cita atas jatuhnya korban jiwa dalam kecelakaan Kereta Teknis dan lokomotif kereta cepat di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kampung Cempaka, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu (18/12/2022) kemarin. “Kami turut berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden ini. Seharusnya semua bisa diantisipasi,” kata Faisol kepada wartawan, Senin (19/12/2022). Faisol menekankan agar KCJB menyelesaikan tanggungjawabnya dengan baik terhadap korban dan keluarga tragedi kecelakaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). “Jika memang disebabkan benar-benar karena kecelakaan,” ujar Politikus PKB itu. Faisol memandang, tragedi kecelakaan ini sedianya bisa menjadi pelajaran penting untuk kembali melakukan evaluasi kualitas pembangunan jalur dan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung. “Dalam pandangan saya, kejadian ini tentu menjadi pelajaran penting untuk kembali mengevaluasi kualitas pembangunan jalur dan konstruksinya,” tandasnya. Faisol menambahkan, hal ini termasuk soal pembelajaran dari sisi rencana yang sudah ada apakah memadai dan memang perlu ditingkatkan guna menghindarkan diri dari kasus serupa. “Termasuk rencana yang sudah ada apakah masih memadai atau perlu ditingkatkan demi menghindarkan diri dari kasus serupa pada saat sudah dioperasikan,” kata dia. Faisol memastikan, Komisi VI DPR membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak terkait dengan kecelakaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. “Kemungkinan kami akan panggil semuanya,” pungkas Faisol. Sebelumnya, Kereta Teknis dan lokomotif kereta cepat di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alami insiden kecelakaan di Kampung Cempaka, Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu (18/12/2022) sore.

Topik:

KCJB

Berita Sebelumnya

Siap Selenggarakan Piala Dunia U-20 2023, Menpora dan Erick Thohir Temui Presiden FIFA

Berita Selanjutnya

Cegah Potensi Penyimpangan, Komisi XI DPR Dorong OJK Perjelas Batasan Jumlah Anggota Koperasi