Cegah Potensi Penyimpangan, Komisi XI DPR Dorong OJK Perjelas Batasan Jumlah Anggota Koperasi

Syamsul

Diperbarui 19 Desember 2022 15:39 WIB

Cegah Potensi Penyimpangan, Komisi XI DPR Dorong OJK Perjelas Batasan Jumlah Anggota Koperasi

Jakarta, MI- Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang sudah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang (UU), salah satu poinnya yaitu mengatur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) open loop berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara KSP closed loop yang hanya melayani anggotanya, tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir mengatakan, dari sekian banyaknya masalah KSP sekarang ini sudah sangat tepat bila diawasi oleh OJK. Lagi pula, dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, sudah dijelaskan bahwa lembaga ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. "Jadi, aturan UU OJK itu kan jelas bahwa ada UU Keuangan yang mengatakan bahwa semua jenis usaha yang menghimpun dana langsung dari masyarakat itu harus di awasi oleh OJK. Jadi, siapapun harus tunduk kepada (UU) itu," tegas Hafisz Thohir saat berbincang dengan awak media sambil nobar Final Piala Dunia 2022, Minggu (18/12/2022) malam. Hafisz melanjutkan, dalam UU PPSK yang baru disahkan itu OJK diberi tugas mengawasi KSP open loop alias sistem terbuka, maka sudah sepatutnya. Sebab, KSP open loop menghimpun dana dari masyarakat umum. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, Hafisz mendorong OJK untuk segera membuat aturan turunan dari UU PPSK soal jumlah anggota dari KSP open loop maupun close loop. "Bahwa itu (Koperasi) tertutup terbuka, maka itu OJK harus membuat peraturan baru yang namanya tertutup itu berapa kapasitas jumlah anggotanya," tegas Hafisz. Hafisz menegaskan, pihaknya tidak ingin timbul sebuah masalah dikemudian hari bila persoalan jumlah anggota dari KSP open loop maupun close loop ini tidak diatur. "Nanti hal ini akan kami sampaikan ke OJK. Supaya tadi jangan sampai menimbulkan celah tadi jangan sampai nanti seribu koperasi membuat usaha, kemudian membuat holdingnya, membuat induknya, sama saja kan dia menghimpun dana terbuka," kata Hafisz.

Topik:

koperasi

Cegah Potensi Penyimpangan, Komisi XI DPR Dorong OJK Perjelas Batasan Jumlah Anggota Koperasi

Berita Sebelumnya

Sikapi Kecelakaan Kereta Teknis KCJB, Komisi VI DPR Akan Panggil Pihak-pihak Terkait

Berita Selanjutnya

Komisi II DPR Bakal Rapat Dugaan Kecurangan Penyelenggara Pemilu

Berita Terkait

Koperasi Desa Merah Putih: Jual LPG, Sembako hingga Buka Klinik

70 Ribu Koperasi Merah Putih akan Beroperasi Juli

Koperasi di 70 Ribu Desa Siap Dibangun, Ini Sumber Dananya!

UMKM dan Koperasi Kini Bisa Terjun ke Dunia Tambang

Budi Arie Beberkan 8 Koperasi Bermasalah yang Kini Diawasi Satgas

Rp10 Triliun Dana Bergulir dari APBN, Langkah Besar Dukung Koperasi dan UMKM

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K