Koperasi Desa Merah Putih: Jual LPG, Sembako hingga Buka Klinik

Jakarta, MI - Pemerintah Indonesia mendorong Koperasi Desa/Keluruhan (Kopdes) Merah Putih untuk menjual berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa koperasi ini akan menjadi penyedia utama untuk berbagai produk vital, seperti pupuk, pestisida untuk para petani, sembako, serta gas alam cair (LPG) bersubsidi. 

Tidak hanya itu, koperasi ini juga akan menawarkan layanan tambahan seperti klinik kesehatan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku usaha mikro.

"Nantinya koperasi ini akan menyediakan berbagai kebutuhan pokok, misalnya menyalurkan pupuk, LPG, sembako, klinik, ada juga KUR [Kredit Usaha Rakyat]," ujar Zulhas, sapaan akrabnya, yang juga Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Selain itu Kopdes juga akan membangun gudang untuk menyimpan berbagai kebutuhan logistik seperti penyewaan truk, termasuk penyediaan layanan simpan pinjam hingga pembentukan klinik kesehatan dan penjualan obat di apotek.

Klinik ini akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang sebelumnya telah memiliki 54.000 klinik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk menggabungkan klinik dengan Kopdes tersebut.

Zulhas menjelaskan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang dan rawan praktik kecurangan, termasuk permainan harga oleh para tengkulak.

"Ini tujuannya untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa," jelasnya.

"[Seluruh bahan-bahan pokok] ini akan dipangkas. Jadi dari produsen langsung ke koperasi. Ini juga memangkas rentenir dan tengkulak-tengkulak."

Balik Modal hingga Rp2.000 Triliun

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, dengan proyeksi keuntungan mencapai Rp2.000 triliun yang akan tersebar di seluruh desa di Indonesia.

Menurut Ferry, estimasi tersebut didasarkan pada proyeksi pendapatan yang bisa mencapai empat kali lipat dari total dana awal yang dialokasikan, yaitu sekitar Rp400 triliun. Dana Ini berasal dari APBN/APBD hingga pinjaman Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Harapannya, dari Rp400 triliun, modal yang dikucurkan untuk koperasi desa atau koperasi kelurahan ini, dalam setahun dua tahun bisa-bisa jadi Rp2.000 triliun," jelas Ferry, saat ditemui dalam kesempatan terpisah.

Ferry menuturkan, potensi pendapatan tersebut berasal dari margin pendapatan Kopdes Merah Putih dari berbagai penyediaan bahan pokok tersebut. "Ada kegiatan penyediaan logistik juga, truk, dan lain sebagainya," terang Ferry. 

"Jadi dari unsur-unsur pendapatan tadi, diharapkan nanti dari Rp5 miliar per koperasi desa atau koperasi kelurahan dimodali, itu bisa me-leverage sampai 4 kali lipat."

Ia menambahkan, pemerintah saat ini masih terus mengupayakan pembentukan Kopdes Merah Putih secara bertahap, sembari memastikan kelancaran alokasi pendanaan untuk mendirikan sekitar 80.000 koperasi hingga Juli mendatang.

Sebagai bentuk percepatan, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 pada 27 Maret lalu, tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Melalui instruksi tersebut, skema pendanaan akan didukung oleh berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau biasa disebut bank BUMN.