Pemerintah Banding Gugatan UE di WTO, Komisi VII DPR: Hilirisasi Harus Jalan Terus!

Syamsul

Diperbarui 21 Desember 2022 12:51 WIB

Pemerintah Banding Gugatan UE di WTO, Komisi VII DPR: Hilirisasi Harus Jalan Terus!

Jakarta, MI- Pemerintah Indonesia telah resmi mengajukan permohonan banding atas putusan panel Badan Perdagangan Dunia (WTO) terkait kasus sengketa dengan Uni Eropa pada 12 Desember 2022. Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta kebijakan hilirisasi barang mentah tetap berjalan dan pemerintah harus pertahankan meski diintervensi Badan Perdagangan Dunia (WTO). "Ya tentu kita Komisi VII DPR dorong hilirisasi hasil tambang mineral akan terus dilanjutkan," ujar Mukhtarudin, Rabu, (21/12/2022). Politikus Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi tidak hanya memberi manfaat bagi pengusaha dan investor besar. "Tetapi juga turut mendukung pengusaha daerah dan UMKM jika dibarengi dengan kolaborasi yang tepat," ucapnya. Untuk diketahui, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa bahwa kasus sengketa di Uni Eropa tersebut tidak berdampak pada proses hilirisasi dan masih menunggu putusan sidang bandingnya. “Sementara ini kita tetap jalan terus dengan program hilirisasi,” tegas Agus, Selasa 20 September 2022, kemarin. Selain itu, Agus pun menilai bahwa gugatan ekspor nikel di WTO tidak berdampak terhadap minat atau tidak investor masuk. ”Enggak (berdampak terhadap minat investor), kan hilirisasi itu akan membawa investor. Kita juga sudah banding. Kita tetap konsisten di sana, belum ada keputusan lain di luar itu,” pungkas Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. WTO dalam pengumuman resminya menyatakan Indonesia telah memberitahukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) atas keputusannya untuk mengajukan banding. “Atas masalah hukum dan penafsiran hukum tertentu dalam laporan panel,” tulis WTO dalam pengumuman resmi, dikutip pada Rabu, 14 Desember 2022. Pemberitahuan banding tersebut diajukan bersamaan dengan pengajuan banding kepada Sekretariat Badan Banding atau Appellate Body Secretariat. Sementara pemerintah Indonesia telah mengajukan banding sebagai bentuk pembelaan lanjutan atas laporan final panel pada 17 Oktober 2022 lalu yang menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada dispute settlement (DS) 592.

Topik:

WTO

Pemerintah Banding Gugatan UE di WTO, Komisi VII DPR: Hilirisasi Harus Jalan Terus!

Berita Sebelumnya

Legislator Golkar: Pemerintah Harus Beri Kepercayaan Penuh Panglima TNI Bila Ingin Ada Terobosan Baru Bangun Suasana Aman di Papua

Berita Selanjutnya

Ahmad Muzani Tegaskan Jika Ada Orang Mengaku Capres Gerindra Itu Ilegal

Berita Terkait

RI Menang Gugatan di WTO, Minta UE Hapus Bea Masuk Biodiesel

Menlu Sugiono Bawa Misi Reformasi WTO di Pertemuan BRICS

Tarif AS Mencekik, DPR Desak RI Dorong WTO Perbaiki Perdagangan Global

Airlangga: Kemenangan Sengketa Sawit di WTO Jadi Sinyal Positif untuk IEU-CEPA

Indonesia Dorong Reformasi WTO dan Perdagangan Inklusif pada AMM ke-35

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K