Wapres Ma’ruf Amin ke Luhut: OTT KPK Masih Diperlukan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 21 Desember 2022 16:03 WIB
Jakarta, MI- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat jelek citra Indonesia. Ditegaskannya lagi, OTT masih dibutuhkan sebagai upaya penindakan praktik korupsi. Operasi senyap itu diperlukan selama pencegahan dan pendidikan antikorupsi belum maksimal mengatasi korupsi. “Jadi kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya akan ada penindakan,” tandas Ma’ruf kepada wartawan, Rabu (21/12). Ma'ruf menjelaskan, OTT merupakan bagian dari trisula pemberantasan korupsi yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Trisula tersebut merupakan cara kerja memberantas korupsi yang juga digunakan di negara-negara lain, termasuk KPK. “Secara menyeluruh ini memang yang dilakukan oleh di dunia di manapun termasuk KPK itu menggunakan pendekatan trisula itu yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan,” jelas Ma'ruf. Disarankannya, apabila tidak mau lagi adanya OTT, maka kerja pendidikan dan pencegahan harus lebih maksimal. “Jadi ini untuk bagaimana supaya tidak lagi terjadi penindakan maka ya supaya lebih maksimal di pendidikan dan pencegahan,” pungkasnya.

Topik:

OTT KPK

Berita Sebelumnya

Anggota Komisi VI DPR Desak Pemerintah Jelaskan Alasan Impor Beras

Berita Selanjutnya

Cegah Korupsi, Menpan RB Gagas Kerjasama Digitalisasi Birokrasi Dengan KPK

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Hukum
Terdakwa kasus UU ITE Adam Deni (kiri) dan Ahmad Sahroni (kanan). Foto: Kolase MI

Saat KPK Diminta Periksa Sahroni hingga Dugaan Pembelian Sepeda Rp 5 M Tanpa Bayar Pajak

28 Agustus 2025 16:23 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Ist)

Prabowo Ogah Lindungi Noel Dari Jeratan Hukum

28 Agustus 2025 13:30 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Telusuri 3 Unit Mobil yang Dipindahkan dari Rumah Noel Pasca OTT

27 Agustus 2025 12:57 WIB

Hukum
Wamenaker Immanuel Ebenezer (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Minta Istana Tak Kabulkan Permintaan Amnesti Noel

26 Agustus 2025 12:00 WIB

Hukum
Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Irvian Bobby Mahendro [Foto: Repro/Ant]

LHKPN Irvian Bobby Cuma Rp 3,9 Miliar, Padahal Disebut Terima Rp 69 Miliar! KPK: Tidak Patuh Dalam Pelaporan

24 Agustus 2025 18:03 WIB