Tolak Wacana Proporsional Tertutup, Golkar: Jangan-jangan Ketua KPU Ada Dibalik JR UU Pemilu?

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 30 Desember 2022 19:49 WIB
Jakarta, MI- Fraksi Partai Golkar mengkritik pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari yang mewacanakan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan, perubahan sistem pemilu yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu merupakan kewenangan DPR, pemerintah dan Mahkamah Konstitusi (MK). "Itu saudara Hasyim dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu. KPU adalah institusi pelaksana Undang-Undang, sementara bila ada perubahan sistem pemilu artinya ada perubahan Undang-Undang," jelas Politikus Partai Golkar itu kepada wartawan, Kamis (29/12/2022). Doli menjelaskan, perubahan UU hanya terjadi jika ada revisi UU, terbitnya Perppu, yang melibatkan DPR dan pemerintah maupun berdasarkan MK. Doli mengaku mendapat informasi ada pihak yang sedang mengajukan Judicial Review (JR) terkait sistem pemilu. "Di dalam pasal 168 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional daftar terbuka," jelas dia. Doli mempertanyakan apakah Hasyim berada di balik JR UU Pemilu tersebut. Bahkan, Hasyim disebut selangkah lebih maju sebelum MK mengeluarkan putusan. Oleh karena itu, Doli berharap MK dapat mengambil posisi yang netral, objektif, dan memahami posisi UU Pemilu yang sangat kompleks. "Dan pada pembahasannya dilakukan kajian yang cukup mendalam dan membutuhkan waktu yang cukup panjang," imbuhnya. Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan jika ingin kembali pada sistem pemilu proporsional tertutup harus melalui kajian mendalam. "Hukum Pemilu kita seperti tambal sulam, tidak mencerminkan bangunan sistem politik yang establish dan futuristik. Itu yang harus menjadi dipertimbangkan oleh MK," pungkas Doli.

Topik:

Proporsional tertutup

Berita Sebelumnya

Samakan dengan Ulat Keket, Arief Poyuono Sebut Sandiaga Uno Tidak Berguna di Gerindra

Berita Selanjutnya

Khawatir Orang Kaya Kembali Gunakan Kendaraan Pribadi, FPKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif KRL