Sukamta Meminta Pemerintah Tetap Waspada Meski PPKM Dicabut
![Aldiano Rifki](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/XNyI5VRYut5ImW6o0Y2dgeozbFJ6AXnHLqpUBp2P.jpg )
Aldiano Rifki
Diperbarui
31 Desember 2022 13:48 WIB
![Sukamta Meminta Pemerintah Tetap Waspada Meski PPKM Dicabut](https://monitorindonesia.com/2022/04/IMG_20220425_192917.jpg)
Jakarta, MI - Meski Presiden Joko Widodo telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Jumat (30/12).
Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta meminta pemerintah tetap waspada di setiap pintu kedatangan dari luar negeri mengingat terjadi lonjakan kasus Covid di China, jepang dan beberapa negara lain.
“Beberapa negara baik di Eropa dan Asia telah memberlakukan pengawasan ketat bagi para pelaku perjalanan khususnya pelancong dari China. Seperti Amerika Serikat, Jepang, Italia, Malaysia, dan India telah berlakukan aturan protokol dan pengawasan ketat untuk turis asal China. Tentu kita berharap pemerintah Indonesia juga melakukan kebijakan antisipatif untuk mencegah adanya penularan varian baru masuk ke Indonesia,” jelas Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, Sabtu (31/12).
Menurut Sukamta kebijakan untuk mengetatkan pengawasan terhadap turis asing ini mungkin akan berdampak terhadap dunia pariwisata yang sedang tumbuh pasca pandemi. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan memberikan layanan yang memudahkan bagi turis asing dalam melaksanakan tes covid dan juga karantina.
“Yang saya baca di media, ada separoh penumpang pesawat asal China yang dinyatakan positif saat tiba di Italia. Kejadian ini bisa muncul di Indonesia, maka perlu ada kesiapan yang baik di setiap bandara internasional sehingga kenyamanan pelancong tetap terjaga,” pungkasnya.
Lebih lanjut Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini juga mengharapkan pemerintah tetap waspada untuk mencegah kejadian lonjakan covid di China terjadi di Indonesia.
“Menurut beberapa ahli epidemiologi, cakupan vaksin di China sudah capai 89 persen namun terjadi lonjakan kasus. Hal ini diperkirakan karena adanya kebijakan pelonggaran oleh pemerintah China. Maka dicabutnya PPKM, tetap harus dibarengi kewaspadaan dan kampanye kesehatan dan pola hidup sehat kepada masyarakat,” tutup Sukamta.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Wakil Ketua BKSAP DPR Sukamta Sambut Baik Kesepakatan "Persatuan Nasional" antara Hamas, Fatah dan 12 Kelompok Palestina Lainnya Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Sukamta (Foto: Dok MI/Pribadi)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/DW6ywtPTmXymB1WY4TuzyhHEjMvau2EmsEv4UEdL.jpg)
Wakil Ketua BKSAP DPR Sukamta Sambut Baik Kesepakatan "Persatuan Nasional" antara Hamas, Fatah dan 12 Kelompok Palestina Lainnya
24 Juli 2024 14:47 WIB
Politik
![Anggota Komisi I DPR Sukamta: Gangguan Microsoft Harus jadi Pelajaran Penting Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/325df841-aae7-4771-9676-cf32590eb597.jpg)
Anggota Komisi I DPR Sukamta: Gangguan Microsoft Harus jadi Pelajaran Penting
23 Juli 2024 16:57 WIB
Politik
![Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/d9bc5bc3-b37e-4b26-ada2-63fdc926a68c.jpg)
Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi
22 Juli 2024 15:00 WIB
Politik
![DPR: Indonesia Tak Boleh Gabung OECD Jika Syaratnya Mengorbankan Konstitusi Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sukamta.webp)
DPR: Indonesia Tak Boleh Gabung OECD Jika Syaratnya Mengorbankan Konstitusi
14 Mei 2024 12:13 WIB
Hukum
![Draf RUU Penyiaran Dinilai Memberangus Pers, Anggota Komisi I DPR Sukamta Soroti Hal Ini Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sukamta.jpg)
Draf RUU Penyiaran Dinilai Memberangus Pers, Anggota Komisi I DPR Sukamta Soroti Hal Ini
13 Mei 2024 12:52 WIB
Politik
![Tegas! DPR Tolak Hubungan Diplomatik Dengan Israel, Minta Genosida Dihentikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-badan-kerja-sama-antar-parlemen-bksap-dpr-ri-sukamta-foto-ist.webp)
Tegas! DPR Tolak Hubungan Diplomatik Dengan Israel, Minta Genosida Dihentikan
6 Mei 2024 16:29 WIB