Golkar Sebut Sistem Proporsional Terbuka Masih Relevan

Albani Wijaya

Diperbarui 31 Desember 2022 07:14 WIB

Golkar Sebut Sistem Proporsional Terbuka Masih Relevan

Jakarta, MI - Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari yang membuka kemungkinan sistem Pemilu 2024 kembali ke proporsional tertutup. Nantinya, dalam sistem ini penentuan calon anggota legislatif di semua tingkatan akan memberi kewenangan tinggi kepada Parpol, bukan individu caleg. “Dalam sistem Proporsional terbuka seperti sekarang, sistem ini memberi hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen, ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai atapun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik,” kata Dave, Sabtu (31/12). Bagi Dave, sistem proporsional terbuka masih yang terbaik bagi bangsa Indonesia. “Ini memberikan semua kesempatan yang sama agar dapat terpilih dan juga mewajibkan para anggota Legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat. Jangan sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin mengontrol kekuasaan” ujar Dave. Menurut Dave, sistem proporsional terbuka masih relevan untuk Pemilu ke depan. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup akan membawa pada kemunduran berpolitik “Dengan mendorong menjadi proporsional tertutup ini akan memperkuat sistem oligarki di dalam Partai dan justru hanya akan memberikan kekuatan kepada Partai untuk menentukan siapa yang mereka inginkan bukan yang masyarakat inginkan,” ungkap Ketum Kosgoro 57 ini. “Sementara di Pemilu era demokrasi, ini yang harus diutamakan adalah hak suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan,” tegas Dave. Lebih jauh, Dave berpendangan, bila Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup maka ini adalah menghianati proses reformasi dan mencabut hak rakyat. “Dan bahkan mencabut hak-hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk ditentukan oleh sekelompok elite yang akan menjalankan roda pemerintahan tanpa mendengar murni suara, kemauan, dan keinginan rakyat,” pungkas Anggota DPR RI F-Golkar ini. Klausul sistem Pemilu proporsional terbuka dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini bernomor 114/PUU-XX/2022. Pemohon antara lain Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono “Saya sampaikan partai politik atau aktivis partai atau siapapun misalkan yang mau nyalon harus mengikuti perkembangan itu supaya setiap mental, supaya secara pikologis siap bcmenghadapi perubahan, kalau terjadi perubahan,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari, di kantornya kemarin. #Sistem Proporsional Terbuka

Topik:

pemilu Golkar Sistem Proporsional Terbuka

Golkar Sebut Sistem Proporsional Terbuka Masih Relevan

Berita Sebelumnya

Pengamat Sebut Ada Unsur Politik Dibalik Rencana Pemeriksaan Khofifah Kasus Dana Hibah

Berita Selanjutnya

Sukamta Meminta Pemerintah Tetap Waspada Meski PPKM Dicabut

Berita Terkait

Setop Rapat saat Menkeu Purbaya Bahas Kasus Dana Mandek, Pengamat Desak Golkar Copot Misbakhun!

Padahal Sudah tak Ada Pemilu, Kok Anggaran KPU Capai Rp3,5 T?

Rekam Jejak Adies Kadir yang Dinonaktifkan dari Anggota DPR RI per Hari Ini

Korupsi Bank BJB: Rapuhnya Integritas Lembaga Auditor Negara

Belum Tentukan Sikap, Demokrat Masih Kaji Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Surya Paloh Minta DPR Panggil MK Terkait Putusan Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K