Dukung Erick Thohir Bersihkan Petinggi BUMN Nakal, Komisi VI DPR: Harus Diikuti Dengan Kriteria Turunannya

Syamsul

Diperbarui 3 Januari 2023 13:46 WIB

Dukung Erick Thohir Bersihkan Petinggi BUMN Nakal, Komisi VI DPR: Harus Diikuti Dengan Kriteria Turunannya

Jakarta, MI- Kalangan DPR RI mendukung komitmen Menteri BUMN, Erick Thohir yang akan mendepak direksi atau petinggi BUMN yang tidak menjalankan amanah tugasnya sebagaimana ketentuan UU. Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap BUMN yang terindikasi melakukan penyelewengan. Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengapresiasi komitmen Menteri BUMN Erick Thohir dalam upayanya membenahi dan membersihkan BUMN dari perilaku-perilaku direksinya yang nakal dan korup. "Secara prinsip kita dukung jika memang komitmennya dalam kerangka membenahi BUMN dari perilaku-perilaku petingginya yang bermental korup," ujar Politikus PDIP itu kepada wartawan, Selasa (03/01/2023). Hanya saja, kata dia, Menteri BUMN Erick Thohir harus memberikan penjelasan secara komprehensif yang dimaksud dengan petinggi BUMN nakal tersebut. "Menteri BUMN harus menjelaskan kriteria nakal seperti apa. Jangan sampai ini menimbulkan multitafsir. Bisa saja kalau tak sehaluan dengan menteri BUMN nanti dianggap nakal padahal dari sisi kinerja dan integritas misalnya, si petinggi BUMN tersebut cukup bagus. Jadi Erick harus jelaskan nakal secara politis, hukum atau apa?" tandasnya. Jadi, saran dia, sebaiknya Menteri BUMN harus membuat aturan secara jelas terkait kriteria petinggi BUMN nakal. Aturan yang akan dibuat, kata dia, bisa mengacu pada KPI, kepatuhan terhadap regulasi, memenuhi standar moral dan lainnya misalnya. "Aturan soal itu (petinggi BUMN nakal) harus dibuat biar jelas makna nakal itu apa dari sisi definisi dan substansinya. Dengan adanya aturan entah itu berupa Permen atau apa namanya nantinya kriteria petinggi BUMN nakal akan semakin jelas dan publik pun bisa menilainya," jelas Darmadi. Tak hanya itu, Darmadi juga meminta agar tagline Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (AKHLAK) lebih diperinci lagi agar semuanya dapat dipahami secara jelas. "Aturan turunan AKHLAK harus diperjelas sehingga tidak rancu dan masuk wilayah abu-abu. Jangan sampai tagline AKHLAK hanya pencitraan belaka yang substansinya tidak terlihat dalam tataran implementasinya. Dan aturan turunan AKHLAK nantinya harus dibuat sub variabelnya supaya lebih jelas dan terarah," tandas Bendahara Megawati Institute itu.

Topik:

BUMN

Dukung Erick Thohir Bersihkan Petinggi BUMN Nakal, Komisi VI DPR: Harus Diikuti Dengan Kriteria Turunannya

Berita Sebelumnya

Fadli Zon Sebut Komunitas Global Sudah Muak Dengan Israel

Berita Selanjutnya

Soal Perppu Cipta Kerja, Demokrat Sebut Pemerintah Hanya Jadikan Hukum untuk Melayani Kepentingan Elite

Berita Terkait

Komisaris BUMN "Bedakin" Lapkeu Demi Bonus Siap-siap Diaudit!

Rosan Ungkap Komisaris Kerap Bantu Poles Laporan Keuangan BUMN

Nah Lho! Di UU BUMN Baru, Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara!

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

PNM Raih Penghargaan Global Microfinance & Female Empowerment Award!

Prabowo Izinkan WNA jadi Bos BUMN, Danantara Ungkap Alasannya

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K