Harga Beras Naik di Tempat Lahirnya Ideologi Marhaenisme, PDIP Minta Pemerintah Turun Tangan

Jakarta, MI- Kota Bandung terekam dalam sejarah sebagai tempat lahirnya ideologi Marhaenisme. Sebuah ideologi yang dicetuskan bapak bangsa Indonesia yakni Bung Karno. Melalui ideologi Marhaenisme, Bung Karno seolah ingin menegaskan bahwa penindasan harus dilawan termasuk penindasan terhadap kaum tani kala itu. Singkat cerita, kini Bandung tengah dihadapkan pada persoalan kenaikan harga beras. Baru-baru ini sejumlah pedagang beras di Kota Bandung mengeluh terkait harga beras yang terus mengalami kenaikan. Mereka menganggap kenaikan tersebut dapat berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Gerah dengan kenaikan harga beras di kota Bandung tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jawa Barat Ono Surono mengatakan, inflasi (naiknya harga) beras dan kebutuhan pokok lainnya, sudah diprediksi oleh pemerintah. Karena ada situasi internasional yang terdampak pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai. Ono menjelaskan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pun mengalami kekurangan yang sangat besar, yaitu hanya 673 Ribu ton per Oktober 2022 atau 11,2 persen. Selain itu, produksi beras menurut Kementerian Pertanian yang dikatakan cukup atau surplus, ternyata hanya isapan jempol belaka. "Lagi-lagi data yang tidak valid dan akurat menjadikan Pemerintah 'terkaget-kaget' dan agaknya merasa kecolongan. Di bawah pun petani teriak masalah pupuk subsidi yang sulit didapat yang pastinya juga menghambat produksi padi," sindir Politikus PDIP itu saat dihubungi, Selasa (31/1/23). Ono juga menyinggung soal pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), saat konferensi pers yang disiarkan pada Live Instagram Perum Bulog, Jumat (20/1/23) lalu, mengungkapkan adanya aktivitas mafia beras yang menggelar rapat di dekat Kantor Perum Bulog. Adapun tindakan mafia beras itu dengan sengaja menaikan harga beras. Menurut Ono, dengan naiknya harga beras di pasar, maka Pemerintah harus turun tangan, dengan menggerakan seluruh instrumen termasuk Aparat Penegak Hukum. "Pemerintah Daerah pun punya tanggung jawab yang untuk mengendalikan inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini. Lebih lanjut, Ono meminta Pemerintah Propinsi Jawa Barat menjalankan amanat Perda tentang Pusat Distribusi Pangan. "Kan tujuan Perda itu untuk menjaga ketersediaan pangan rakyat dengan mudah dan harga yang wajar," tukas Ono. Sebagai informasi, harga beras di Kota Bandung dan daerah lainnya di Jawa Barat terus merangsek naik. Di Kota Bandung, kenaikan harga berkisar di angka Rp 1.000 per kg, sedangkan di luar Bandung mencapai Rp 2.000 per kg. Misal di Pasar Palasari, Kota Bandung, harga beras naik setiap hari. Menurut beberapa pedagang beras, kenaikan harga ini dipicu faktor cuaca dan belum datangnya masa panen. "Produksi beras agak susah, apalagi pemasok dari Cianjur pasca-gempa belum ada pengiriman," kata Ahmad (30), pedagang beras di Pasar Palasari, dikutip dari Tribun Jabar, Senin (30/1/23). Menurut Ahmad, kenaikan harga beras rata-rata Rp 1.000 untuk beras premium dan Rp 500 untuk beras medium. "Kalau beras pandan wangi dari Cianjur Rp 14.000 jadi Rp 15.000, kalau yang medium dari Rp 11.000 jadi Rp 11.500," ucap Ahmad. Akibat kenaikan harga beras tersebut, lanjut Ahmad, daya beli pun turun. Hal itu terbukti dari yang biasanya sehari 50 kg menjadi hanya 30 kg per hari setelah ada kenaikan harga. Ia menambahkan, akibat melambungnya harga beras premium, banyak pelanggan mencoba beralih ke beras medium. "Saya berharap harga beras bisa turun agar pembeli kembali meningkat," ucapnya.