Respons Jokowi Disebut Komplain Soal Deklarasi Anies: Apa Urusannya Presiden?
![Reina Laura](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/scY60KdkQ1gyKJFGxSIc4o4f2RiEsjcEEYlFFXus.jpg )
Reina Laura
Diperbarui
1 Februari 2023 07:49 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan NasDem yang menyebut dirinya komplain ke Surya Paloh lantaran mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024, tanpa ada komunikasi terlebih dahulu.
Ia tidak merasa memiliki wewenang untuk mengurusi dapur partai politik. Jokowi menyampaikan hal itu merupakan urusan Koalisi Perubahan yang tergabung dari NasDem, Demokrat dan PKS.
"Itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres, cawapres itu urusannya partai, atau gabungan partai. Apa urusannya presiden," kata Jokowi di Jakarta Pusat, Selasa (31/1) malam.
Ia pun meminta sejumlah persoalan, agar tak dikait-kaitkan dengan istana. Sebab, kata dia, pemerintah punya pekerjaan yang banyak ketimbang mengurusi urusan partai politik.
"Jangan sering dihubung-dihubungkan dengan istana. Dikit-dikit dengan istana, istana pekerjaannya banyak," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP partai NasDem, Sugeng Suparwoto mengungkapkan, pertemuan ketua umumnya dengan Jokowi hanya membahas soal sikap partai NasDem yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
Menurut Sugeng, dalam pertemuan tersebut Jokowi sedikit kecewa dengan langkah partai NasDem yang tidak berkomunikasi terlebih dahulu terkait dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024.
“Salah satunya ya dengan bahasa yang ringan. ‘Iya Pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya’. Tapi sebatas itu saja kata pak Surya,” kata Sugeng, dikutip pada Selasa (31/1).
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024
2 jam yang lalu
Ragam
![Jokowi dan Influencer ke IKN: Demi Transparansi dan Sekaligus Menggalang Kepedulian Publik Jokowi (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/jokowi-18.webp)
Jokowi dan Influencer ke IKN: Demi Transparansi dan Sekaligus Menggalang Kepedulian Publik
4 jam yang lalu