Bela Jokowi, Gerindra Sebut Pencapresan Urusan Parpol Bukan Istana

Jakarta, MI- Partai Gerindra mengaku sepemikiran dengan Presiden Joko Widodo yang meminta agar sejumlah kalangan tidak menghubung-hubungkan urusan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjelang Pemilu 2024 dengan istana. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat menanggapi pernyataan Jokowi terkait anggapan bahwa pertemuannya dengan Surya Paloh berhubungan dengan sikap Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. “Ya memang sebaiknya pencapresan itu seperti apa yang pak Jokowi sampaikan, bahwa itu adalah hak gabungan parpol yang memenuhi syarat pencapresan, oleh karena itu yang berhak mencalonkan itu gabungan partai-partai yang sudah mempunyai persyaratan,” jelas Dasco, Rabu (1/2/2023). Dasco menegaskan, tidak tepat jika urusan pencapresan yang dilakukan oleh partai politik di Pilpres 2024 dikaitkan dengan Presiden Jokowi. “Jadi kalau dikait-kaitkan dengan pak presiden itu kurang tepat bagi saya,” jelas Dasco. Meski demikian, Dasco memandang, jika ada calon Presiden atau capres yang ingin mengharapkan endorse dari Jokowi merupakan hal yang sah. Namun, kata Dasco, hal itu sebaiknya tidak mengikat. “Kalau memang ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari presiden saat ini itu sah-sah saja namun itu sifatnya tidak mengikat, lebih pada sebagai (penguat) daripada calon presiden yang akan bertarung nanti,” pungkas Dasco. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar sejumlah kalangan tidak menghubung-hubungkan urusan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjelang Pemilu 2024 dengan dirinya. "Kan itu urusannya partai, urusan koalisi. Urusan kandidat capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa urusannya Presiden?" kata Jokowi kepada awak media selepas menghadiri Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa malam. Jokowi mengatakan bahwa pihaknya memiliki banyak pekerjaan sehingga ada baiknya menghentikan kebiasaan menghubung-hubungkan Istana dengan persoalan capres-cawapres Pemilu 2024.