Di Tengah Desakan Pencopotan, PDIP Pasang Badan Bela Kepala BRIN

Jakarta, MI- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait desakan pencopotan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko yang dilayangkan oleh sejumlah pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI. Secara implisit Hasto menyindir, desakan tersebut mencuat tak lebih sebagai ekses dari sistem pemilu yang selama ini dijalankan. Di mana setiap anggota DPR mesti memikirkan daerah pemilihannya melalui berbagai program. "Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," sindir Hasto di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023) kemarin. Hasto mengaku tak sependapat jika BRIN di bawah kepemimpinan Laksana Tri Handoko dianggap minim program-program inovasi dan riset. "Ini sedang melakukan proses konsolidasi, sedang membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi, bahkan begitu banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik," tandasnya. Hasto menegaskan, banyak program kerja BRIN yang belum diinformasikan. Oleh karenanya, sambung dia, fraksi PDIP di DPR akan membangun komunikasi intens dengan fraksi lainnya agar tercipta satu pemahaman yang selaras "Karena itulah kami sudah menugaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Pak Utut, Sekretaris Fraksi Mas Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi," ungkapnya. Diketahui, sejumlah pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan audit khusus terkait penggunaan anggaran oleh BRIN. "Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK RI," demikian kesimpulan rapat rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Kepala BRIN yang dibacakan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Selasa (31/1). Tak hanya merekomendasikan, Komisi VII DPR juga mendesak agar pemerintah mencopot Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dari jabatannya. "Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN RI mengingat berbagai permasalahan BRIN yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," tegas Sugeng.