Respons Usulan Muhaimin, Gibran Tak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Jakarta, MI- Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak setuju jika jabatan gubermur ditunjuk presiden. Menurutnya, gubernur itu sebaiknya dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Pendapat tersebut dilontarkan Gibran merespons usulan politikus PKB, Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus. "Seperti sekarang aja lah ya. Luwih gayeng gini (lebih seru seperti ini)," kata Politikus PDIP itu seperti disitat dari CNNIndonesia.com saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin (6/2/2023). Walikota Solo itu berpandangan, pemilihan langsung jauh lebih demokratis. Pasalnya, pemilihan langsung melibatkan masyarakat dalam menentukan orang yang akan memimpin berikutnya. Gibran juga menilai, penunjukan gubernur oleh presiden berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Diketahui, Gibran pun sudah menyatakan ingin maju menjadi calon gubernur di 2024 mendatang. Dia mengamini pemilihan gubernur melalui pilkada memerlukan anggaran yang lebih besar ketimbang ditunjuk oleh presiden. Tak hanya dari pemerintah selaku penyelenggara pilkada, partai-partai dan calon gubernur yang berkompetisi juga harus menggelontorkan dana besar untuk menang. Akan tetapi, Gibran memandang hal itu sepadan dengan partisipasi publik yang antusias memilih calon pemimpinnya. "Kan sing penting warga harus berpartisipasi," katanya. Meski begitu, Gibran tetap siap dengan peraturan yang berlaku selanjutnya. Apakah gubernur dipilih masyarakat atau ditunjuk presiden. "Saya manut atasan," tutupnya.