Gerah Anak Buahnya Punya Klub Moge, Menkeu Sri Mulyani: Bubarkan! Langgar Asas Kepatutan

Jakarta, MI- Kasus penganiayaan yang melibatkan salah satu anak pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo terus menggelinding hingga masuk ke urusan harta kekayaan para pejabat teras Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Betapa tidak, Rafael Alun ayah dari pelaku penganiayaan bernama Mario Dandy Satrio tercatat memiliki harta kekayaan hingga Rp56 milyar. Tak pelak, kekayaan Alun tersebut memantik reaksi publik yang menilai para pejabat pajak lainnya pun terindikasi memiliki harta kekayaan tak jauh berbeda dengan Alun. Lain Alun, lain pula para pegawai pajak lainnya yang kini ramai diperbincangkan publik karena memiliki deretan motor gede (moge). Tak hanya memiliki, bahkan mereka punya klub moge yang mayoritas anggotanya para pegawai pajak. Klub moge itu diberi nama Blasting Rijder DJP. Resah melihat gaya hidup anak buahnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dengan tegas meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo membubarkan klub motor gede (moge) yang mereka bentuk. Sri menilai, kebiasaan atau hobi memamerkan moge melanggar asas kepatutan meski kendaraan tersebut dibeli dari gaji resmi. "Bahkan, apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik," tegas Bemdahara Negara itu dalam Instagram-nya, @smindrawati, Minggu (26/2/2023). Sri berpandangan, gaya hidup demikian dapat menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat atas institusinya. "Meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan," tegas Sri. Diketahui, desakan tersebut dikeluarkan Sri dalam merespons beredarnya foto dan video Dirjen Pajak Suryo Utomo tengah mengendarai Moge bersama komunitas Moge para pegawai pajak, klub Blasting Rijder DJP. Tak hanya itu, Sri juga meminta Suryo mengklarifikasi perihal harta kekayaannya serta menjelaskan asal muasal dari kekayaannya yang terlapor dalam LHKPN. "Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," tegas Sri.