CBA Desak KPU Buat Aturan Caleg Berlatarbelakang Pengusaha Cantumkan Laporan Pajak

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 28 Februari 2023 17:03 WIB
Jakarta, MI- Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan agar para calon anggota legislatif (caleg) berlatarbelakang pebisnis atau pengusaha menuangkan laporan pajak perusahaannya saat mendaftar sebagai caleg. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana kepatuhan para calon pejabat negara terhadap kewajiban pajak. "KPU harus buat aturan di mana caleg berlatarbelakang pengusaha mesti mencantumkan laporan pajak perusahaannya ketika mendaftar ke KPU. Ini penting supaya tidak ada istilah pengemplang pajak ke depannya," tandas Aktivis 98 itu kepada wartawan, Selasa (28/02/2023). Menurutnya, dengan adanya aturan tersebut juga bisa meminimalisir potensi conflict of interest. "Kalau sejak awal semuanya dibuat transparan maka bisa mencegah potensi konflik kepentingan nantinya. Jangan sampai setelah jadi anggota DPR mereka mendikte dirjen pajak agar perusahaannya tak dikejar soal pajak misalnya. Makanya hal ini perlu diatur sejak di hulu yakni melalui peraturan KPU," tegasnya. Uchok menegaskan, kepatuhan akan kewajiban membayar pajak harus dimulai dari para pejabat negara termasuk para wakil rakyat. "Jangan sampai rakyat patuh tapi pejabatnya justru lari dari kewajiban membayar pajak. Ini yang perlu dipikirkan. Pajak itu vital terhadap jalannya pembangunan di negara ini," tegasnya. Sekali lagi, Uchok menegaskan, KPU harus jadi bagian penting dalam melakukan perubahan bangsa dan negara ini. "Peran KPU cukup vital karena sebagai filter bagi para pemangku kebijakan (caleg) yang akan mengurus negara ini ke depannya. Segera saja dibuat aturan cantumkan laporan pajak perusahaan bagi para caleg berlatarbelakang pebisnis," tandasnya.

Topik:

Pajak

Berita Sebelumnya

Bandingkan Gaji Pegawai Dirjen Pajak dengan Guru Honorer dan P3K, P2G: Bagaikan Langit dan Bumi

Berita Selanjutnya

Pengamat Sebut Lembaga Survei Sudah Kehilangan Objektifitas

Berita Terkait

Ekonomi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Pajak Pedagang Online Ditunda, Berlaku Jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

21 Oktober 2025 13:37 WIB

Nasional
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat RDP dengan DPR RI (Foto: Dok MI)

Gila!!! 2 Hari Saja Menkeu Purbaya Terima 15 Ribu Lebih Aduan Masalah Pajak dan Bea Cukai

17 Oktober 2025 19:12 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Baru 2,6 Juta dari Target 14 Juta Wajib Pajak Aktivasi Coretax

15 Oktober 2025 08:23 WIB

Ekonomi
Ilustrasi (Foto: Ist)

Penerimaan Pajak Turun 4,4 Persen, Komoditas jadi Biang Kerok

14 Oktober 2025 17:54 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Purbaya Siapkan WA Khusus untuk Adukan Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal

13 Oktober 2025 20:00 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB