Dukung Penuh Pernyataan eks Ketum PBNU, Politikus NasDem: Bukan Hanya Warga NU, Bila Perlu Seluruh Rakyat Boikot Bayar Pajak

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 Maret 2023 18:06 WIB
Jakarta, MI- Ketua Dewan Pengarah Pergerakkan Aktivis Nahdliyin Nusantara (PeranNU), Effendy Choirie mendukung sikap Mantan Ketua umum PBNU, Prof Said Aqil Siradj (SAS) agar rakyat tidak usah membayar pajak jika terbukti ada penyelewengan. Hal ini terkait dengan kasus dugaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rafael Alun Trisambodo (RAT) seorang pegawai pajak yang kekayaannya mencapai Rp56 Miliar. "Kita mendukung penuh pernyataan Kiai Said Aqil, bukan hanya warga NU tapi seluruh rakyat perlu memboikot membayar pajak, jika memang ada penyelewengan. Jadi kita tunggu hasil pemeriksaan RAT ini di KPK," katanya kepada wartawan, Rabu (1/3/2023). Diketahui, kini mantan pejabat Ditjen Pajak RAT ini masih menjalani pemeriksaan terkait LHKPN yang dinilai janggal. Enam jam telah berlalu, RAT masih diperiksa oleh tim penyidik KPK. Dia masuk ke ruang pemeriksaan sekitar pukul 09.00 WIB. Hingga pukul 15.00 WIB belum nampak RAT keluar dari ruang pemeriksaan. Berdasarkan data laman elhkpn.kpk.go.id terindikasi sekitar 13.885 pegawai Kemenkeu belum melaporkan LHKPN 2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini tentu sangat menyedihkan, karena tingkat kepatuhan aparat pemerintah sangat rendah. Sementara kepatuhan rakyat membayar pajak, sangat tinggi," tandasnya. Padahal, kata Gus Choi-sapaan akrabnya, pajak sangat penting untuk kelanjutan pembangunan. Karena itu Menkeu harus secepatnya membenahi budaya kerja agar tidak terjadi krisis kepercayaan. "Jadi, pernyataan KH SAS ini sebenarnya ancaman keras agar segera membenahi institusi perpajakan ini secara serius," tegasnya. Apalagi, lanjut Aktivis PMII itu, Said Aqil pernah menggaungkan boikot pajak saat menjabat sebagai Ketum PBNU pada 2012 dan telah disepakati dalam Munas NU. Kala itu, seruan dikeluarkan Said lantaran Gayus terbukti melakukan penyelewengan dana. "Pajak inikan jadi sumber utama APBN, harapannya jangan sampai terjadi pemboikotan terhadap kewajiban bayar pajak. Kalau sampai terjadi, maka roda pembangunan akan terganggu," tandasnya. Alumnus Universitas Padjajaran, Bandung ini mengakui berkurangnya setoran pajak bisa berdampak pada penanganan kemiskinan, ketimpangan, pendidikan anak tidak mampu, hingga kesehatan, sehingga semua program bisa berantakan kalau hal tersebut terjadi. Berdasarkan catatan, total terdapat 32.191 pegawai di jajaran Kemenkeu yang wajib lapor harta kekayaan. Sampai Kamis (23/2/2023), baru 56,87% atau 18.306 orang yang sudah lapor. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan waktu pelaporan masih ada sampai 31 Maret 2023. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat pelaporan sangat tinggi bahkan nyaris 100%. Sebanyak 78.640 pegawai hingga saat ini dan berdasarkan status laporan pejabat negara dan harta kekayaan untuk periode 2022 jumlahnya telah mencapai 99,98% dari total pejabat.

Topik:

Pajak

Berita Sebelumnya

Soroti Aksi Kekerasan Israel Terhadap Warga Palestina, BKSAP DPR Desak DK PBB Gelar Sidang Darurat

Berita Selanjutnya

Komisi X DPR Sebut Kebijakan Sekolah Masuk Jam 5 Pagi di NTT Rugikan Siswa dan Orang Tua

Berita Terkait

Nasional
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat RDP dengan DPR RI (Foto: Dok MI)

Gila!!! 2 Hari Saja Menkeu Purbaya Terima 15 Ribu Lebih Aduan Masalah Pajak dan Bea Cukai

22 jam yang lalu

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Baru 2,6 Juta dari Target 14 Juta Wajib Pajak Aktivasi Coretax

15 Oktober 2025 08:23 WIB

Ekonomi
Ilustrasi (Foto: Ist)

Penerimaan Pajak Turun 4,4 Persen, Komoditas jadi Biang Kerok

14 Oktober 2025 17:54 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Purbaya Siapkan WA Khusus untuk Adukan Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal

13 Oktober 2025 20:00 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB

Ekonomi
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto (Foto: Dok MI)

Bersih-bersih DJP! 13 Pegawai Pajak Kembali Terancam Dipecat

9 Oktober 2025 17:31 WIB