Lukai Keadilan Masyarakat, Komisi XI DPR Minta Menkeu Sri Mulyani Awasi Perilaku Anak Buahnya Secara Menyeluruh

Jakarta, MI- Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengaku prihatin dengan aksi pamer kemewahan, termasuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh keluarga oknum DJP yang baru-baru ini mencuat ke publik. Menurutnya, perilaku oknum pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini yang cukup sulit. "Prihatin sekali keluarga pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri (Sri Mulyani), sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak,” ucap Politikus PKS itu, Kamis (9/3/2023). Lebih lanjut Anis mengingatkan, sudah sepatutnya seorang pejabat publik harus memahami etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat. Dan seharusnya, kata dia, sebagai seorang pejabat publik harus bisa menyadari bahwa ruang publiknya makin membesar sedangkan ruang privatnya makin mengecil. "Akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan negara amat penting, tak pantas seorang pejabat negara juga keluarganya petantang-petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai bertindak semena-mena kepada masyarakat,” tegasnya. Anis justru mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu berjalan secara baik atau tidak. Anis juga menyinggung kinerja pegawai pajak di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir trennya menurun. Hal itu menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu perbaikan secara menyeluruh. “Yang dijadikan barang bukti oleh kepolisian kan mobil mewah pelat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada aset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN. Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi menggerus trust publik, ketidakpatuhan pajak mungkin saja meningkat naik," tegasnya. Anis menyebut sebelum terjadinya peristiwa yang viral belakangan ini, masyarakat seringkali mempertanyakan integritas aparatur pajak. Dampak dari beberapa kasus korupsi yang menjerat para pejabat pajak. "Seharusnya, Kemenkeu senantiasa melakukan pengawasan internal menyeluruh kepada seluruh anggotanya,” pungkasnya.