Pimpinan DPR Minta Pemerintah Bersikap Tegas Terhadap Para Turis Asing yang Buat Onar di Bali

Jakarta, MI- Banyaknya kasus turis asing berprilaku negatif di Bali mendapat sorotan tajam dari pimpinan DPR RI. Oleh karenanya, DPR pun mendesak Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk bersikap tegas terhadap para turis asing yang membuat keonaran di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menekankan agar Kemenparekraf bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi serius mengusut maraknya Warga Negara Asing (WNA) yang kerap berkelakuan negatif di Bali. Muhaimin pun meminta Pemerintah agar jangan ragu untuk memproses hukum hingga deportasi bagi turis asing yang berulah tersebut. Dengan adanya ketegasan sikap ini, Muhaimin menilai dapat memperkuat upaya pemantauan terhadap wisatawan asing yang datang ke Indonesia, khususnya ke Bali. “Saya lama-lama kok makin risih saja lihat kelakuan sejumlah turis di negara kita, terutama di Bali. Mereka itu tamu, jadi harus ikuti aturan di sini. Saya minta Pak Menteri Pariwisata dan Dirjen Imigrasi mengusut itu secepatnya, perketat lagi siapapun yang masuk ke negara kita," tegas Politikus PKB itu, Sabtu (11/3/2023). Tindakan tegas bagi WNA yang nakal, kata dia, perlu dilakukan demi menjaga marwah dan martabat Indonesia. Muhaimin juga menilai, Bali bukan saja daerah wisata biasa, namun banyak mengandung unsur adat dan budaya yang harus dihormati siapapun. "Oya kita harus tegas demi marwah Indonesia, jangan sungkan proses hukum dan deportasi kalau ada WNA yang nakal-nakal, apalagi di Bali yang bukan cuma tempat wisata biasa, tapi di situ banyak tempat religius, adat, dan budaya yang kuat," tegasnya. Muhaimin juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meminta seluruh pimpinan lembaga, instansi, ataupun para pedagang dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berhati-hati dan lebih ketat dalam menyeleksi WNA yang ingin bekerja atau melakukan usaha. "Jangan asal dibolehkan kalau ada WNA mau buka usaha secara ilegal, seleksi dulu dengan ketat. Saya pikir Pemda perlu turun tangan juga, prioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal ketimbang WNA," pungkasnya.