Wakil Ketua Komisi III DPR Usulkan Pembentukan Pansus Dugaan Pencucian Uang Rp300 T

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 21 Maret 2023 19:09 WIB
Jakarta, MI- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga mencapai Rp349 Triliun. Usulan itu disampaikan Desmond saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). “PPATK yang diekspos itu TPPU atau bukan? Yang 300 (triliun) itu TPPU?” tanya Desmond kepada Ivan. “TPPU, ya,” kata Ivan. “Jadi ada kejahatan di Departemen (Kementerian) Keuangan itu?” tanya Desmond lagi. "Bukan, (jadi maksudnya) dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal adalah penyidik tindak pidana asal," papar Ivan. Menurut Desmond, dalam kasus ini sudah terjadi persepsi publik jika temuan PPATK itu merupakan TPPU. Karena itu, Desmond mengusulkan agar dibentuk pansus DPR. “Sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini,” tegas dia. Kemudian Desmond kembali meminta penegasan kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana soal temuan PPATK apakah dugaan TPPU. “Ada pencucian uang, kami tidak pernah sekali pun tidak ada pencucian uang,” tegas Ivan. Sebelumnya, empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu tengah disoroti masyarakat. Mereka telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi harta kekayaannya. Keempat pejabat tersebut yaitu, eks Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, Kepala Kantor Bea Cukai Nonaktif Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro, dan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Topik:

Komisi III DPR Usul bentuk pansus Pencucian uang di kemenkeu

Berita Sebelumnya

Komisi III Minta PPATK Ungkap Data Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu

Berita Selanjutnya

Puan Sebut Pertemuan Jokowi dengan Megawati, Bahas Tahun Politik yang Mulai Memanas

Berita Terkait

Nasional
Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Geram! Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Tangkap Gubernur Sumut Bobby Nasution soal Razia Truk Pelat Aceh

29 September 2025 20:23 WIB

Politik
Anggota Komisi III DPR Abdullah (Foto: Istimewa)

Legislator Usul Pelibatan Elemen Masyarakat Dalam Tim Transformasi Reformasi Polri

24 September 2025 13:17 WIB

Nasional
Komisi III DPR [Foto: MI/Rizal]

Komisi III DPR Tetapkan 9 Calon Hakim Agung, Siapa Terpilih?

16 September 2025 13:48 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI)

Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

10 September 2025 15:24 WIB

Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman

Komisi III DPR Minta Brimob Lindas Ojol hingga Tewas Ditindak Tegas

29 Agustus 2025 10:41 WIB

Politik
Suasana uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon tunggal Hakim Konstitusi Inosentius Samsul di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Foto: Dok MI/Ant

Diultimatum Duluan! Calon Hakim MK Diminta Tak Hantam DPR

20 Agustus 2025 22:00 WIB